Dana pembinaan Partai Politik (Parpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II Kota Bima, dikelola oleh masing-masing partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Bima
Kota Bima, KS.- Dana pembinaan Partai Politik (Parpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II Kota Bima, dikelola oleh masing-masing partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Bima. Dan jatah masing-masing parpol tergantung banyaknya kursi dan perolehan suarah sah saat Pemilihan Legislatif (Pileg), makin banyak keterwakilan di DPRD makin banyak pula alokasi anggaran pembinaan untuk Parpol tersebut.
Pengelolaan keuangan oleh Parpol, harus disesuaikan dengan item yang ditentukan, agar amanat tersebut berjalan sesuai dengan tujuan digelontorkannya anggaran tersebut. Apalagi ada keinginan untuk membelanjakannya diluar ketentuan dengan menggunakan untuk kepentingan pribadi pengurus atau ketua Parpol. Seperti adanya dugaan penyalahgunaan dana pembinaan parpol ditubuh partai Gerindra Kota Bima yang memunculkan pertanyaan dari sejumlah kader partai.
Salah seorang kader Gerindra yang juga salah seorang ketua PAC Rasanae Barat, Herman kepada Koran Stabilitas Sabtu (9/1) mempertanyakan penggunaan Dana Parpol Gerindra yang nilainya cukup fantastis yaitu lebih dari Rp 100 juta oleh ketua DPC Partai Gerindra. Menurut Herman, Ketua DPC Gerindra Sukirman dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut dinilainya tidak transparan dan tidak dikoordinasikan dengan pengurus partai.“Sudah dua periode penggunaan anggaran parpol tidak dijelaskan dan dikoordinasikan dengan pengurus partai, jadi saya sebagai kader partai menilai ketua DPC tidak transparan menggunakan anggaran itu,”ujarnya Sabtu lalu.
Dikatakannya selama ini, pengunaan dana parpol tidak pernah melibatkan pengurus lainnya, padahal dalam aitem penggunaannya dana tersebut tecantum hak hak PAC sebagai bentuk pembinaan kader ke bawah. Namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh ketua DPC sehingga dana tersebut hanya dimanfaatkan sendiri oleh ketua DPC dan mengenyampingkan hak hak yang lainnya. “Saya sebagai kader Gerindra malu punya ketua yang DPC yang tidak memperhatikan kader dibawah dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Padahal Partai Gerindra dikenal sebagai partai yang besih dan juga sistim komando, tetapi penerapan oleh ketua DPC jauh dari harapan partai,”tuturnya.
“Untuk itu, saya sebagai kader dan mewakili kader yang lainnya, meminta kepada ketua DPC Gerindra Kota Bima, Sukirman untuk mengundurkan diri sebelum persoalan mencuat dan memalukan partai.”tambahnya.
Sementara itu, ketua DPC Gerindra Kota Bima, Sukirman yang dimintai tanggapannya melalui Hand Phonnya, Sabtu (9/1) membantah apa yang dikemukakan salah s eorang kadernya Herman. Menurutnya pernyataan Herman identic dengan ketidak puasannya secara pribadi, karena apa yang dikatakannya itu semuanya tidak benar. “Herman juga bukan ketua atau pengurus PAC, wajar kalau dia tidak tahu apa yang dilakukan partai selama ini. Kalau memang dia itu ketua PAC suruh tunjukkan SKnya, jadi saya minta kepadea herman agar tidak asal bunyi (asbun) ”bantah Sukirman balik menuding herman asbun.
Dijelaskannya Sukirman, sebagai ketua Partai dan dengan kondisi politik saat ini, dirinya selalu diundang ke DPP untuk berbagai persoalan, dan menurutnya dalam setahun bisa sampai 20 kali keluar daerah baik ke DPP maupun ke DPD II. “Biaya perjalanan dinas itu semuanya dari anggaran itu, karena itu kepentingan partai bukan kepentingan pribadi saya,”akunya. (KS-09)
Pengelolaan keuangan oleh Parpol, harus disesuaikan dengan item yang ditentukan, agar amanat tersebut berjalan sesuai dengan tujuan digelontorkannya anggaran tersebut. Apalagi ada keinginan untuk membelanjakannya diluar ketentuan dengan menggunakan untuk kepentingan pribadi pengurus atau ketua Parpol. Seperti adanya dugaan penyalahgunaan dana pembinaan parpol ditubuh partai Gerindra Kota Bima yang memunculkan pertanyaan dari sejumlah kader partai.
Salah seorang kader Gerindra yang juga salah seorang ketua PAC Rasanae Barat, Herman kepada Koran Stabilitas Sabtu (9/1) mempertanyakan penggunaan Dana Parpol Gerindra yang nilainya cukup fantastis yaitu lebih dari Rp 100 juta oleh ketua DPC Partai Gerindra. Menurut Herman, Ketua DPC Gerindra Sukirman dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut dinilainya tidak transparan dan tidak dikoordinasikan dengan pengurus partai.“Sudah dua periode penggunaan anggaran parpol tidak dijelaskan dan dikoordinasikan dengan pengurus partai, jadi saya sebagai kader partai menilai ketua DPC tidak transparan menggunakan anggaran itu,”ujarnya Sabtu lalu.
Dikatakannya selama ini, pengunaan dana parpol tidak pernah melibatkan pengurus lainnya, padahal dalam aitem penggunaannya dana tersebut tecantum hak hak PAC sebagai bentuk pembinaan kader ke bawah. Namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh ketua DPC sehingga dana tersebut hanya dimanfaatkan sendiri oleh ketua DPC dan mengenyampingkan hak hak yang lainnya. “Saya sebagai kader Gerindra malu punya ketua yang DPC yang tidak memperhatikan kader dibawah dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Padahal Partai Gerindra dikenal sebagai partai yang besih dan juga sistim komando, tetapi penerapan oleh ketua DPC jauh dari harapan partai,”tuturnya.
“Untuk itu, saya sebagai kader dan mewakili kader yang lainnya, meminta kepada ketua DPC Gerindra Kota Bima, Sukirman untuk mengundurkan diri sebelum persoalan mencuat dan memalukan partai.”tambahnya.
Sementara itu, ketua DPC Gerindra Kota Bima, Sukirman yang dimintai tanggapannya melalui Hand Phonnya, Sabtu (9/1) membantah apa yang dikemukakan salah s eorang kadernya Herman. Menurutnya pernyataan Herman identic dengan ketidak puasannya secara pribadi, karena apa yang dikatakannya itu semuanya tidak benar. “Herman juga bukan ketua atau pengurus PAC, wajar kalau dia tidak tahu apa yang dilakukan partai selama ini. Kalau memang dia itu ketua PAC suruh tunjukkan SKnya, jadi saya minta kepadea herman agar tidak asal bunyi (asbun) ”bantah Sukirman balik menuding herman asbun.
Dijelaskannya Sukirman, sebagai ketua Partai dan dengan kondisi politik saat ini, dirinya selalu diundang ke DPP untuk berbagai persoalan, dan menurutnya dalam setahun bisa sampai 20 kali keluar daerah baik ke DPP maupun ke DPD II. “Biaya perjalanan dinas itu semuanya dari anggaran itu, karena itu kepentingan partai bukan kepentingan pribadi saya,”akunya. (KS-09)
COMMENTS