Bahkan, kegagalan penambangan marmer tersebut merupakan salah satu indikator kegagalan Kepemimpinan HM.Qurais, H.Abidin.
Kota Bima, KS.– Kegagalan investor dan perusahaan dalam mengelola Kekayaan Alam berupa Marmer di Oi Fo,o Kelurahan Rontu Kota Bima menyisahkan kekecewaan mendalam bagi Rakyat dan Daerah. Bahkan, kegagalan penambangan marmer tersebut merupakan salah satu indikator kegagalan Kepemimpinan HM.Qurais, H.Abidin. Masalahnya, efek dari kegagalan perusahaan penambangan tersebut bukan hanya berdampak untuk daerah. Tapi, bahkan akan berakibat fatal bagi rakyat.
HM.Qurais, H.Abidin
“HM. Qurais telah gagal menjalankan tugas dan amanat rakyat sebagai pemimpin. Salah satu tolok ukurnya, adalah kegagalan dalam mengelola marmer, itu kegagalan terbesar bagi pemimpin, beliau gagal mempertahankan apa yang menjadi nasib rakyatnya,” ujar Arif Sukirman, S.Sos Minggu (03/01) kemarin.
Padahal lanjutnya, kehadiran Investor dan Perusahaan untuk mengelola kekayaan alam tersebut diharapkan dapat memberikan kosntribusi besar bagi Rakyat dan Daerah. Pasalnya, potensi alam tersebut berptensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, juga menguntungkan bagi rakyat, karena tersedianya lapangan pekerjaan baru. Tapi, harapan itu bak mimpi kosong disiang bolong. Pasalnya, perusahaan yang sudah mengantongi ijin untuk melakukan segala macam aktivitas penambangan marmer dimaksud tiba-tiba hengkang dari Kota Nggahi Rawi Pahu dengan dalih menderita kerugian. Baginya, Itu alasan konyol bahkan sangat sulit diterima akal sehat.”Dari sisi mana perusahaan itu merugi, coba aktivitas pengelolaan belum dimulai, mungkin alasan semacam itu dapat diterima. Tapi ini tidak, aktivitas telah berjalan, SDA sudah banyak yang dikelola, kok tiba-tiba kabur. Bagi saya itu sangat aneh, datang dengan iming-iming harapan besar, kenyataanya malah menimbulkan kekecewaan,” tuturnya.
Ia menilai, pemkot dibawa kepemimpinan HM.Qurais seolah telah dibohongi oleh perusahaan tersebut. Sebab, perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemda dan perusahaan praktis tidak terpenuhi. Salah satu pemicunya adalah alasan tak mendapatkan keuntungan atas pengelolaan kekayaan alam tersebut. Jadi, kaburnya perusahaan itu, ditambah lagi tidak terpenuhinya kesepakatan adalah wujud ketidakberdayaan HM.Qurais. “Ya bisa dikatakan, kepemimpinan beliau tidak tegas,dan loyo. Terbukti, perusahaan itu kabur begitu saja seperti tak memiliki beban. Kalau bicara soal rugi, sesungguhnya bukan perusahaan itu, tapi kerugian yang paling besar dialami rakyat,” tandasnya.
Kalau ditanya soal pihak mana yang bersalah dan manapula yang harus bertanggungjawab dibalik persoalan itu katanya, Eksekutif dan Legislatif lebih-lebih perusahaan sama-sama bersalah dan harus bertanggungjawab. Karena, dua institusi tersebut masing-masing memiliki tugas sesuai kewenangan yang dimiliki. Dalam hal itu imbuhnya, rekan-rekan politisi yang tengah menjalankan amanat dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat di kursi parlemen memiliki fungsi control juga pengawasan. Tapi kalau tiba-tiba muncul persoalan lebih-lebih kaburnya perusahaan hanya karena alasan rugi, rakyat layak mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Salah satu bentuk kesalahanya, yakni tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki dua pilar demokrasi tersebut. Intinya, ketiganya sama-sama salah, perusahaan, eksekutif dan legislatif. Kesalahan perusahaan tiba-tiba memutuskan kabur karena rugi, termasuk melanggar perjanjian awal dengan pemda juga rakyat. Mengingat, kehadiran perusahaan itu diharapkan mampu memajukan daerah dan mengsejahterakan rakyat.”Tiga-tiganya harus bertanggungjawab dalam persoalan itu, kesalahan itu berawal dari pihak-pihak dimaksud. Saya menduga, pemicu kegagalan dalam kaitan itu lantaran menghadirkan perusahaan yang tidak tepat, kalau dugaan saya benar, wajar saja pengelolaannya mengalami kegagalan,” terangnya.
Pada kesempatan itu, ia mendesak pemerintah (eksekutif – legislatif) untuk menindaklanjuti hingga berhasil mencarikan solusi terbaik atas persoalan tersebut. Caranya, dua institusi itu duduk bersama guna membahas persoalan tersebut. Dan, yang lebih penting lagi adalah memanggil perusahaan itu guna mengetahui apa sesungguhnya penyebab dibalik kegagalan dalam mengelola potensi alam tersebut.”Legislatif mesti bersikap, panggil eksekutif dan perusahaan tersebut. Itu persoalan serius, jangan dianggap sepele, karena itu menyangkut kepentingan rakyat banyak ,” pungkasnya. (KS-03)
HM.Qurais, H.Abidin
“HM. Qurais telah gagal menjalankan tugas dan amanat rakyat sebagai pemimpin. Salah satu tolok ukurnya, adalah kegagalan dalam mengelola marmer, itu kegagalan terbesar bagi pemimpin, beliau gagal mempertahankan apa yang menjadi nasib rakyatnya,” ujar Arif Sukirman, S.Sos Minggu (03/01) kemarin.
Padahal lanjutnya, kehadiran Investor dan Perusahaan untuk mengelola kekayaan alam tersebut diharapkan dapat memberikan kosntribusi besar bagi Rakyat dan Daerah. Pasalnya, potensi alam tersebut berptensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, juga menguntungkan bagi rakyat, karena tersedianya lapangan pekerjaan baru. Tapi, harapan itu bak mimpi kosong disiang bolong. Pasalnya, perusahaan yang sudah mengantongi ijin untuk melakukan segala macam aktivitas penambangan marmer dimaksud tiba-tiba hengkang dari Kota Nggahi Rawi Pahu dengan dalih menderita kerugian. Baginya, Itu alasan konyol bahkan sangat sulit diterima akal sehat.”Dari sisi mana perusahaan itu merugi, coba aktivitas pengelolaan belum dimulai, mungkin alasan semacam itu dapat diterima. Tapi ini tidak, aktivitas telah berjalan, SDA sudah banyak yang dikelola, kok tiba-tiba kabur. Bagi saya itu sangat aneh, datang dengan iming-iming harapan besar, kenyataanya malah menimbulkan kekecewaan,” tuturnya.
Ia menilai, pemkot dibawa kepemimpinan HM.Qurais seolah telah dibohongi oleh perusahaan tersebut. Sebab, perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemda dan perusahaan praktis tidak terpenuhi. Salah satu pemicunya adalah alasan tak mendapatkan keuntungan atas pengelolaan kekayaan alam tersebut. Jadi, kaburnya perusahaan itu, ditambah lagi tidak terpenuhinya kesepakatan adalah wujud ketidakberdayaan HM.Qurais. “Ya bisa dikatakan, kepemimpinan beliau tidak tegas,dan loyo. Terbukti, perusahaan itu kabur begitu saja seperti tak memiliki beban. Kalau bicara soal rugi, sesungguhnya bukan perusahaan itu, tapi kerugian yang paling besar dialami rakyat,” tandasnya.
Kalau ditanya soal pihak mana yang bersalah dan manapula yang harus bertanggungjawab dibalik persoalan itu katanya, Eksekutif dan Legislatif lebih-lebih perusahaan sama-sama bersalah dan harus bertanggungjawab. Karena, dua institusi tersebut masing-masing memiliki tugas sesuai kewenangan yang dimiliki. Dalam hal itu imbuhnya, rekan-rekan politisi yang tengah menjalankan amanat dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat di kursi parlemen memiliki fungsi control juga pengawasan. Tapi kalau tiba-tiba muncul persoalan lebih-lebih kaburnya perusahaan hanya karena alasan rugi, rakyat layak mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Salah satu bentuk kesalahanya, yakni tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki dua pilar demokrasi tersebut. Intinya, ketiganya sama-sama salah, perusahaan, eksekutif dan legislatif. Kesalahan perusahaan tiba-tiba memutuskan kabur karena rugi, termasuk melanggar perjanjian awal dengan pemda juga rakyat. Mengingat, kehadiran perusahaan itu diharapkan mampu memajukan daerah dan mengsejahterakan rakyat.”Tiga-tiganya harus bertanggungjawab dalam persoalan itu, kesalahan itu berawal dari pihak-pihak dimaksud. Saya menduga, pemicu kegagalan dalam kaitan itu lantaran menghadirkan perusahaan yang tidak tepat, kalau dugaan saya benar, wajar saja pengelolaannya mengalami kegagalan,” terangnya.
Pada kesempatan itu, ia mendesak pemerintah (eksekutif – legislatif) untuk menindaklanjuti hingga berhasil mencarikan solusi terbaik atas persoalan tersebut. Caranya, dua institusi itu duduk bersama guna membahas persoalan tersebut. Dan, yang lebih penting lagi adalah memanggil perusahaan itu guna mengetahui apa sesungguhnya penyebab dibalik kegagalan dalam mengelola potensi alam tersebut.”Legislatif mesti bersikap, panggil eksekutif dan perusahaan tersebut. Itu persoalan serius, jangan dianggap sepele, karena itu menyangkut kepentingan rakyat banyak ,” pungkasnya. (KS-03)
COMMENTS