Percetakan sawah baru di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bima di Tahun 2015 kemarin, seluas 2.780 Hektar, sementara di Tahun 2016 sekarang meningkat menjadi 5.200 hektar lebih.
Soromandi, KS.- Percetakan sawah baru di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bima di Tahun 2015 kemarin, seluas 2.780 Hektar, sementara di Tahun 2016 sekarang meningkat menjadi 5.200 hektar lebih. Penambahan luas lahan itu, disebabkan cepatnya penyelesaian pekerjaan percetakan sawah baru oleh rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Tahun 2015. Sehingga mendapat kepercayaan dari pemerintah Pusat, bahwa Kabupaten Bima diberikan volume yang cukup banyak.
Ilustrasi
Lantas, bagaimana mutu dan kualitas pekerjaan oleh rekanan, sehingga mampu menghabiskan lahan seluas 2.780 Hektar tahun lalu, sementara waktu cukup sempit ?. Data yang diperoleh Wartawan Koran Stabilitas, dari luas lahan sebanyak itu, hanya beberapa lokasi yang memenuhi standar percetakan sawah baru, sementara yang lainnya, diindikasikan amburadul, alias asal cepat selesai, dan menerima uang bernilai banyak, sementara mutu pekerjaan terabaikan. Benarkah demikian ?. Contoh pekerjaan di Desa Sampungu seluas 200 hektar lebih, dikerjakan oleh beberapa penyewa alat berat, bukan oleh pihak TNI. Hasil pantauan langsung Wartawan selama pekerjaan berlangsung, keberadaan TNI di lokasi hanya mengawasi, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbaikan pekerjaan. Padahal, ulah para operator alat berat, melakoni pola pekerjaan semata-mata ingin cepat selesai, lahan warga tidak digarap dengan benar, apalagi mencetak untuk bisa digunakan nanam.
Parahnya, dari total luas lahan yang dikerjakan tahun kemarin. Diduga kuat, terdapat ratusan hektar dikerjakan oleh oknum pejabat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa). Lahan yang menjadi kekuasaan oknum pejabat terdapat di Kecamatan Wera, Soromandi, juga wilayah Bima selatan. Tak berhenti di tahun 2015 para oknum pejabat dispertapa mengerjakan proyek cetak sawah baru, tapi tahun 2016 kembali merangkap profesi, baik sebagai PNS juga kontraktor. Luas lahan pun tak tanggung-tanggung, dari 5.200 hektar lebih yang didapat tahun ini, seribu lebih hektar dikerjakan oleh oknum pejabat setempat, kendati yang nampak wajah di lapangan, adalah keluarga dekat para oknum pejabat tersebut.
Sulaiman MT,SH kembali menegaskan, pekerjaan cetak sawah baru tahun kemarin, sangat kuat indikasi penyimpangannya, karena dikerjakan asal jadi oleh oknum rekanan pihak TNI. Katanya, TNI dalam kaitan cetak sawah baru dipercaya oleh Pemerintah Pusat (Presiden RI) sebagai pihak penanggungjawab utama. Namun, TNI tidak memiliki alat berat, sehingga mencari relasi untuk mengerjakan proyek tersebut. Tapi sangat disayangkan, rekanan yang dijadikan mitra, justeru tidak mengerjakan proyek tersebut dengan baik, melainkan melakukan kejahatan yang diduga merugikan Negara Milyaran rupiah.”Saya nyatakan bahwa cetak sawah baru tahun 2015, diduga terjadi korupsi. Pihak TNI harus mengambil sikap tegas, dan menghentikan pekerjaan terhadap rekanan yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.
Ditanya, siapa oknum pejabat yang mengerjakan proyek tersebut ?. Sulaiman tegaskan, oknum pejabat itu Ibu Maya, salah satu kasi di Dispertapa, juga ada oknum pejabat lainnya.”Sekarang saja, Ibu Maya suruh kerja adik kandungnya di Desa Sampungu, tahun kemarin juga Ibu Maya melepas orang kepercayaannya di Wilayah Kecamatan Wera,” pungkasnya.
Pada kesempata itu, Sulaiman juga mengaku akan melaporkan kasus ini ke pihak Mabes TNI, jika tidak diperbaiki secepatnya pekerjaan yang ada, baik tahun kemarin, juga tahun 2016 ini. Pasalnya, pihak TNI belum melihat secara langsung, bagaimana kualitas pekerjaan yang dilakukan rekanan selama ini.” Harapan saya, pihak TNI turun melihat langsung proyek cetak sawah baru, atau akan menjadi bumerang bagi TNI sendiri,” tandasnya seraya mengatakan, pekerjaan cetak sawah baru yang bermasalah, terdapat di beberapa titik saja..
Lebih lanjut Sulaiman menegaskan, agar oknum pejabat di Dispertapa tidak membawa-bawa nama TNI dalam proyek tersebut. TNI hanya berkedudukan sebagai pihak kedua penandatanganan MoU dengan Presiden RI. Sementara yang terjadi di lapangan sekarang, yakni dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk Ibu Maya oknum pejabat di Dispertapa.”Saya tegaskan kepada pihak yang terkait pekerjaan cetak sawah baru, agar tidak mencatut nama TNI sebagai penanggungjawab pekerjaan di lapangan. Yang bertanggungjawab secara hukum adalah pihak rekanan/penyewa alat berat yang mengerjakan proyek itu,”tegasnya kembali.
Ibu Maya yang dikonfirmasi membantah mengerjakan proyek cetak sawah baru. Katanya, pekerjaan cetak sawah baru oleh pihak TNI semua, bukan oleh kontraktor. “Pemilik alat berat hanya mitra kerja TNI saja. Alat mereka disewa oleh TNI, bukan sebagai pelaksana proyek. Nah, bagi anggota dewan yang mempermasalahkan soal cetak sawah baru, maka akan berhadapan dengan TNI,”ancamnya.(KS-001)
Ilustrasi
Lantas, bagaimana mutu dan kualitas pekerjaan oleh rekanan, sehingga mampu menghabiskan lahan seluas 2.780 Hektar tahun lalu, sementara waktu cukup sempit ?. Data yang diperoleh Wartawan Koran Stabilitas, dari luas lahan sebanyak itu, hanya beberapa lokasi yang memenuhi standar percetakan sawah baru, sementara yang lainnya, diindikasikan amburadul, alias asal cepat selesai, dan menerima uang bernilai banyak, sementara mutu pekerjaan terabaikan. Benarkah demikian ?. Contoh pekerjaan di Desa Sampungu seluas 200 hektar lebih, dikerjakan oleh beberapa penyewa alat berat, bukan oleh pihak TNI. Hasil pantauan langsung Wartawan selama pekerjaan berlangsung, keberadaan TNI di lokasi hanya mengawasi, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbaikan pekerjaan. Padahal, ulah para operator alat berat, melakoni pola pekerjaan semata-mata ingin cepat selesai, lahan warga tidak digarap dengan benar, apalagi mencetak untuk bisa digunakan nanam.
Parahnya, dari total luas lahan yang dikerjakan tahun kemarin. Diduga kuat, terdapat ratusan hektar dikerjakan oleh oknum pejabat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa). Lahan yang menjadi kekuasaan oknum pejabat terdapat di Kecamatan Wera, Soromandi, juga wilayah Bima selatan. Tak berhenti di tahun 2015 para oknum pejabat dispertapa mengerjakan proyek cetak sawah baru, tapi tahun 2016 kembali merangkap profesi, baik sebagai PNS juga kontraktor. Luas lahan pun tak tanggung-tanggung, dari 5.200 hektar lebih yang didapat tahun ini, seribu lebih hektar dikerjakan oleh oknum pejabat setempat, kendati yang nampak wajah di lapangan, adalah keluarga dekat para oknum pejabat tersebut.
Sulaiman MT,SH kembali menegaskan, pekerjaan cetak sawah baru tahun kemarin, sangat kuat indikasi penyimpangannya, karena dikerjakan asal jadi oleh oknum rekanan pihak TNI. Katanya, TNI dalam kaitan cetak sawah baru dipercaya oleh Pemerintah Pusat (Presiden RI) sebagai pihak penanggungjawab utama. Namun, TNI tidak memiliki alat berat, sehingga mencari relasi untuk mengerjakan proyek tersebut. Tapi sangat disayangkan, rekanan yang dijadikan mitra, justeru tidak mengerjakan proyek tersebut dengan baik, melainkan melakukan kejahatan yang diduga merugikan Negara Milyaran rupiah.”Saya nyatakan bahwa cetak sawah baru tahun 2015, diduga terjadi korupsi. Pihak TNI harus mengambil sikap tegas, dan menghentikan pekerjaan terhadap rekanan yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.
Ditanya, siapa oknum pejabat yang mengerjakan proyek tersebut ?. Sulaiman tegaskan, oknum pejabat itu Ibu Maya, salah satu kasi di Dispertapa, juga ada oknum pejabat lainnya.”Sekarang saja, Ibu Maya suruh kerja adik kandungnya di Desa Sampungu, tahun kemarin juga Ibu Maya melepas orang kepercayaannya di Wilayah Kecamatan Wera,” pungkasnya.
Pada kesempata itu, Sulaiman juga mengaku akan melaporkan kasus ini ke pihak Mabes TNI, jika tidak diperbaiki secepatnya pekerjaan yang ada, baik tahun kemarin, juga tahun 2016 ini. Pasalnya, pihak TNI belum melihat secara langsung, bagaimana kualitas pekerjaan yang dilakukan rekanan selama ini.” Harapan saya, pihak TNI turun melihat langsung proyek cetak sawah baru, atau akan menjadi bumerang bagi TNI sendiri,” tandasnya seraya mengatakan, pekerjaan cetak sawah baru yang bermasalah, terdapat di beberapa titik saja..
Lebih lanjut Sulaiman menegaskan, agar oknum pejabat di Dispertapa tidak membawa-bawa nama TNI dalam proyek tersebut. TNI hanya berkedudukan sebagai pihak kedua penandatanganan MoU dengan Presiden RI. Sementara yang terjadi di lapangan sekarang, yakni dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk Ibu Maya oknum pejabat di Dispertapa.”Saya tegaskan kepada pihak yang terkait pekerjaan cetak sawah baru, agar tidak mencatut nama TNI sebagai penanggungjawab pekerjaan di lapangan. Yang bertanggungjawab secara hukum adalah pihak rekanan/penyewa alat berat yang mengerjakan proyek itu,”tegasnya kembali.
Ibu Maya yang dikonfirmasi membantah mengerjakan proyek cetak sawah baru. Katanya, pekerjaan cetak sawah baru oleh pihak TNI semua, bukan oleh kontraktor. “Pemilik alat berat hanya mitra kerja TNI saja. Alat mereka disewa oleh TNI, bukan sebagai pelaksana proyek. Nah, bagi anggota dewan yang mempermasalahkan soal cetak sawah baru, maka akan berhadapan dengan TNI,”ancamnya.(KS-001)
COMMENTS