Atas ulah bawahannya tersebut, membuat Lurah Sarae Geram dan akan menegur oknum tersebut.
Kota Bima, KS.- Persoalan pembangunan hotel di lingkungan Saleko Rt.07 Rw.03 Kelurahan Sarae Kota Bima, yang ditolak warga menemui titik terang. Dimana dalam pengurusan rekomendasi awal, dari tingkat Rt, Rw hingga pemerintah kelurahan terindikasi ada oknum pegawai kantor Kelurahan Sarae yang turut bermain hingga ijin Palsu tersebut terbit. Atas ulah bawahannya tersebut, membuat Lurah Sarae Geram dan akan menegur oknum tersebut.
Hasil investigasi wartawan dilapangan, ternyata Kasi Pembangunan Kelurahan Sarae, Nursin turut bermain demi memuluskan izin rekomendasi tersebut. Terbukti Lurah Sarae selaku kepala wilayah dan pemberi kebijakan, tidak pernah diberitahukan dan dikoordinasikan.
Kepada wartawan Kasi Pembangunan Kelurahan Sarae, Nursin mengaku bahwa izin rekomendasi IMB dari pemerintahan Kelurahan Sarae, itu telah ditandatangani olehnya tanpa sepengetahuan lurah. “Benar saya yang menandatangi rekomendasi ijin IMB dari kelurahan Sarae, tanpa sepengetahuan dan koordinasi Lurah definitif. Karena rekomendasi ijin IMB tidak perlu lurah yang mengetahui, cukup lewat Kasi manapun bisa melakukannya,” ujar Nursin kepada wartawan.
Lanjut Nursin, rekomendasi izin IMB perhotelan yang ditandatanganinya selaku Kasi itu sah dan wajar. Sebab yang menjadi poin terpenting adalah stempel dari pemerintah kelurahan, sedangkan tanda tangan lurah tidak diperlukan.”Staff kelurahan berhak memberikan tanda tangan ijin rekomendasi, tanpa sepengetahuan lurah. Karena yang terpenting adalah stempel basah,” aku Nursin.
Sementara itu, Lurah Sarae Iskandar yang dimintai tanggapan mengaku kaget dan heran atas sikap bawahannya yang melangkahi wewenang dan tugas selaku kepala kelurahan.“Berdasarkan tupoksi, saya harus tahu setiap kejadian di wilayah saya, apalagi mengenai dokumen setiap surat yang masuk maupun keluar,” bebernya.
Iskandar mengaku, bahwa rekomendasi permohonan izin yang diajukan pemilik hotel tidak pernah ada dilihat di meja kerjanya. Bahkan bawahannya tidak pernah memberitahukan, termasuk kasi pembangunan Nursin.“Saya merasa tertipu oleh ulah bawahan saya, sebab masalah ini sangat sensitive karena menyangkut masyarakat umum. Untuk itu saya akan memanggil dan menegur keras atas ulah kasi pembangunan,” tandasnya.
Iskandar menambahkan jika dalam perjalanan pengurusan rekomendasi tersebut masyarakat masih tetap menolak akan kehadiran hotel, maka dirinya belum berani menandatangani. “Bila masyarakat tetap menolak, maka saya tidak akan menandatangani izin rekomendasi tersebut,” tegasnya.
Anggota DPRD Kota Bima juga angkat bicara soal ijin hotel tersebut. Terkait dua oknum PNS yang memalsukan tanda tangan kepala DTKP dan ulah Kasi Pembangunan Kelurahan Sarae, yang menandatangani rekomendasi IMB tanpa seizin lurah juga tidak luput dari kritikan pedas anggota DPRD Kota Bima.
“Ulah kedua oknum PNS tersebut, tentunya sangat mencoreng dan memalukan PNS. Sebab mereka telah menyalahi sumpah dan jabatan, ketika disumpah diatas kitab suci,” ujar Irfan Anggota Komisi I DPRD Kota Bima, Kamis (3/3).
Dengan adanya kejadian tersebut, DPRD melalui komisi I akan segera memanggil kepala DTKP, Hamdan dan Kasi pembangunan Kelurahan Sarae, Nursin. Untuk dimintai keterangan terkait sikap, langkah serta tanggung jawab, sebagai kepala dinas dan penyalahgunaan wewenang lurah oleh Kasi pembangunan.“Kami akan mengawal kasus perhotelan ini, bahkan akan melakukan rapat lintas komisi. Agar bisa dicari akar permasalahan, dan segera menyikapi secara serius,” akunya.
Disisi lain, bagi warga kelurahan Sarae yang merasa dirugikan dengan ulah oknum yang mencoreng nama pemerintah Kota Bima, agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar bisa ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Bila dilihat dari kesalahan oknum PNS tersebut, itu masuk dalam ranah hukum perdata dan pidana,” tandasnya.
Untuk itu, lembaga DPR juga menginginkan Walikota Bima HM.Qurais H.Abidin sebagai pucuk pimpinan daerah untuk segera bersikap tegas, karena ini menyangkut nama baik daerah. Sebab bila dilihat dari tingkat kesalahan, maka ada upaya meloloskan mafia perhotelan, tanpa melalui prosedur dan mekanisme.
Moto pemerintah Kota Bima adalah bebas dari KKN, jangan sampai hal tersebut tercoreng oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sebab kami menduga, lolosnya ijin IMB tersebut karena adanya oknum yang mendapatkan keuntungan (fee) dari pihak yang mengajukan. Bila terbukti bersalah, pecat saja oknum PNS tersebut. Sebab selain membuat malu nama daerah, juga menyalahi sumpah yang diucapkan ketika dilantik jadi PNS,” tegasnya.(KS-02)
Hasil investigasi wartawan dilapangan, ternyata Kasi Pembangunan Kelurahan Sarae, Nursin turut bermain demi memuluskan izin rekomendasi tersebut. Terbukti Lurah Sarae selaku kepala wilayah dan pemberi kebijakan, tidak pernah diberitahukan dan dikoordinasikan.
Kepada wartawan Kasi Pembangunan Kelurahan Sarae, Nursin mengaku bahwa izin rekomendasi IMB dari pemerintahan Kelurahan Sarae, itu telah ditandatangani olehnya tanpa sepengetahuan lurah. “Benar saya yang menandatangi rekomendasi ijin IMB dari kelurahan Sarae, tanpa sepengetahuan dan koordinasi Lurah definitif. Karena rekomendasi ijin IMB tidak perlu lurah yang mengetahui, cukup lewat Kasi manapun bisa melakukannya,” ujar Nursin kepada wartawan.
Lanjut Nursin, rekomendasi izin IMB perhotelan yang ditandatanganinya selaku Kasi itu sah dan wajar. Sebab yang menjadi poin terpenting adalah stempel dari pemerintah kelurahan, sedangkan tanda tangan lurah tidak diperlukan.”Staff kelurahan berhak memberikan tanda tangan ijin rekomendasi, tanpa sepengetahuan lurah. Karena yang terpenting adalah stempel basah,” aku Nursin.
Sementara itu, Lurah Sarae Iskandar yang dimintai tanggapan mengaku kaget dan heran atas sikap bawahannya yang melangkahi wewenang dan tugas selaku kepala kelurahan.“Berdasarkan tupoksi, saya harus tahu setiap kejadian di wilayah saya, apalagi mengenai dokumen setiap surat yang masuk maupun keluar,” bebernya.
Iskandar mengaku, bahwa rekomendasi permohonan izin yang diajukan pemilik hotel tidak pernah ada dilihat di meja kerjanya. Bahkan bawahannya tidak pernah memberitahukan, termasuk kasi pembangunan Nursin.“Saya merasa tertipu oleh ulah bawahan saya, sebab masalah ini sangat sensitive karena menyangkut masyarakat umum. Untuk itu saya akan memanggil dan menegur keras atas ulah kasi pembangunan,” tandasnya.
Iskandar menambahkan jika dalam perjalanan pengurusan rekomendasi tersebut masyarakat masih tetap menolak akan kehadiran hotel, maka dirinya belum berani menandatangani. “Bila masyarakat tetap menolak, maka saya tidak akan menandatangani izin rekomendasi tersebut,” tegasnya.
Anggota DPRD Kota Bima juga angkat bicara soal ijin hotel tersebut. Terkait dua oknum PNS yang memalsukan tanda tangan kepala DTKP dan ulah Kasi Pembangunan Kelurahan Sarae, yang menandatangani rekomendasi IMB tanpa seizin lurah juga tidak luput dari kritikan pedas anggota DPRD Kota Bima.
“Ulah kedua oknum PNS tersebut, tentunya sangat mencoreng dan memalukan PNS. Sebab mereka telah menyalahi sumpah dan jabatan, ketika disumpah diatas kitab suci,” ujar Irfan Anggota Komisi I DPRD Kota Bima, Kamis (3/3).
Dengan adanya kejadian tersebut, DPRD melalui komisi I akan segera memanggil kepala DTKP, Hamdan dan Kasi pembangunan Kelurahan Sarae, Nursin. Untuk dimintai keterangan terkait sikap, langkah serta tanggung jawab, sebagai kepala dinas dan penyalahgunaan wewenang lurah oleh Kasi pembangunan.“Kami akan mengawal kasus perhotelan ini, bahkan akan melakukan rapat lintas komisi. Agar bisa dicari akar permasalahan, dan segera menyikapi secara serius,” akunya.
Disisi lain, bagi warga kelurahan Sarae yang merasa dirugikan dengan ulah oknum yang mencoreng nama pemerintah Kota Bima, agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar bisa ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Bila dilihat dari kesalahan oknum PNS tersebut, itu masuk dalam ranah hukum perdata dan pidana,” tandasnya.
Untuk itu, lembaga DPR juga menginginkan Walikota Bima HM.Qurais H.Abidin sebagai pucuk pimpinan daerah untuk segera bersikap tegas, karena ini menyangkut nama baik daerah. Sebab bila dilihat dari tingkat kesalahan, maka ada upaya meloloskan mafia perhotelan, tanpa melalui prosedur dan mekanisme.
Moto pemerintah Kota Bima adalah bebas dari KKN, jangan sampai hal tersebut tercoreng oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sebab kami menduga, lolosnya ijin IMB tersebut karena adanya oknum yang mendapatkan keuntungan (fee) dari pihak yang mengajukan. Bila terbukti bersalah, pecat saja oknum PNS tersebut. Sebab selain membuat malu nama daerah, juga menyalahi sumpah yang diucapkan ketika dilantik jadi PNS,” tegasnya.(KS-02)
COMMENTS