Lantaran oknum Lurah Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, Kamrin S,Sos tidak transparan dalam penggunaan anggaran selama ini, membuat seluruh...
Lantaran oknum Lurah Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, Kamrin S,Sos tidak transparan dalam penggunaan anggaran selama ini, membuat seluruh pegawai Kelurahan setempat mogok kerja. Sejak Hari Selasa (11-12 April 2017) kemarin, terlihat hanya dua orang yang ada di Kantor yaitu Lurah sendiri bersama satu orang pegawainya. Kenapa bisa terjadi mogok kerja ?.
KOTA BIMA, KS.- Salah seorang pegawai Lurah Melayu berinisial S mengaku kecewa dengan sikap Lurah Melayu yang dianggap tidak terbuka dan transparan menggunakan anggaran selama ini, termasuk anggaran yang dicairkan Tahun 2017 sebanyak tiga kali. Katanya, selama ini ia bersama teman-temannya sudah berusaha untuk sabar dan tidak mengeluh soal tidak transparan Lurah ketika menggunakan uang yang cair dari pemkot.”Tapi sudah saatnya kami sadar, bahwa apa yang dilakukan Lurah Melayu sekarang sudah benar-benar diluat batas kewajaran. Karena itu, kami minta Walikota Bima segera tarik L.urah Melayu, karena selama L urah sekarang menduduki jabatan Kepala Kelurahan Melayu, selama itu juga kami tidak akan masuk kantor,” tuturnya.
Senada juga disampaikan salah seorang Ketua RW Husen Maga. Katanya, ia telah lama melaporkan kejadian ini ke Wakil Walikota Bima agar menyikapi serius masalah yang ada di Kelurahan Melayu, karena sejak lama pegawai Kelurahan keluhkan sikap dan prilaku Lurah yang cenderung mengambil sikap sendiri dalam setiap mameneg pemerintah Kelurahan .”Saya sudah lama mendapat laporan dan keluhan dari pegawai lurah soal sikap Kamrin yang menguntungkan diri sendiri,” urainya.
Ia menilai bahwa mogok kerja sejak Hari selasa hingga Rabu ini adalah tamparan keras bagi pemerintah Kota Bima yang dianggap tidak mampu memberikan pelayanan baik untuk masyarakat Melayu. Bayangkan saja, dua hari warga Melayu tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah Daerah.”Harapan saya adalah bagaimana Walikota dan Wakil Walikota Bima segera sikapi serius apa yang terjadi sekarang. Saya juga harapkan agar pegawai kelurahan tidak lama-lama mogok kerja,” harapnya.
Sementara Lurah Melayu Kamrin S,Sos mengaku tidak tahu soal alasan mogok kerja pegawainya. Kalaupun soal anggaran tidak dikelola oleh Kelurahan sekarang, melainkan oleh pihak Kecamatan secara langsung.”Dulu memang Lurah sendiri yang mengelola anggaran, tapi sekarang sudah dilimpahkan ke camat,”tandasnya.(KS-R01)
KOTA BIMA, KS.- Salah seorang pegawai Lurah Melayu berinisial S mengaku kecewa dengan sikap Lurah Melayu yang dianggap tidak terbuka dan transparan menggunakan anggaran selama ini, termasuk anggaran yang dicairkan Tahun 2017 sebanyak tiga kali. Katanya, selama ini ia bersama teman-temannya sudah berusaha untuk sabar dan tidak mengeluh soal tidak transparan Lurah ketika menggunakan uang yang cair dari pemkot.”Tapi sudah saatnya kami sadar, bahwa apa yang dilakukan Lurah Melayu sekarang sudah benar-benar diluat batas kewajaran. Karena itu, kami minta Walikota Bima segera tarik L.urah Melayu, karena selama L urah sekarang menduduki jabatan Kepala Kelurahan Melayu, selama itu juga kami tidak akan masuk kantor,” tuturnya.
Senada juga disampaikan salah seorang Ketua RW Husen Maga. Katanya, ia telah lama melaporkan kejadian ini ke Wakil Walikota Bima agar menyikapi serius masalah yang ada di Kelurahan Melayu, karena sejak lama pegawai Kelurahan keluhkan sikap dan prilaku Lurah yang cenderung mengambil sikap sendiri dalam setiap mameneg pemerintah Kelurahan .”Saya sudah lama mendapat laporan dan keluhan dari pegawai lurah soal sikap Kamrin yang menguntungkan diri sendiri,” urainya.
Ia menilai bahwa mogok kerja sejak Hari selasa hingga Rabu ini adalah tamparan keras bagi pemerintah Kota Bima yang dianggap tidak mampu memberikan pelayanan baik untuk masyarakat Melayu. Bayangkan saja, dua hari warga Melayu tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah Daerah.”Harapan saya adalah bagaimana Walikota dan Wakil Walikota Bima segera sikapi serius apa yang terjadi sekarang. Saya juga harapkan agar pegawai kelurahan tidak lama-lama mogok kerja,” harapnya.
Sementara Lurah Melayu Kamrin S,Sos mengaku tidak tahu soal alasan mogok kerja pegawainya. Kalaupun soal anggaran tidak dikelola oleh Kelurahan sekarang, melainkan oleh pihak Kecamatan secara langsung.”Dulu memang Lurah sendiri yang mengelola anggaran, tapi sekarang sudah dilimpahkan ke camat,”tandasnya.(KS-R01)
COMMENTS