Sikap fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bima yang sebelumnya menolak adanya usulan APBD Perubahan Pemkot Bima mengenai anggaran ornam...
Sikap fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bima yang sebelumnya menolak adanya usulan APBD Perubahan Pemkot Bima mengenai anggaran ornament dan penguatan konstruksi pondasi pembangunan Masjid Terapung senilai Rp.2,8 Milyar, dinilai sebagai upaya untuk menghilangkan jejak sosok duta PAN yang sekarang duduk di Lembaga legislative. Bagaimana tidak, PAN justru menerima usulan Rp.2,8 Milyar tersebut, sementara sebelumnya PAN menolak keras.” Ujar anggota Banggar Legislatif DPRD Kota Bima, Indra Wirawan alias Pawan saat dimintai komentarnya oleh wartawan Koran Stabilitas, Jum’at kemarin.
KOTA BIMA, KS.- Pawan menjelaskan, penolakan terhadap Rp.2,8 Milyar tersebut tidak hanya Golkar tapi lima fraksi menolak adanya tambahan anggaran untuk pembangunan Masjid terapung di Amahami tersebut, termasuk fraksi PAN. Tapi kenapa, di ujung pembahasan anggaran, justru PAN menyetujui, sehingga usulan Dinas PU untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut dituangkan dalam nomenklatur RAPBD Perubahan Kota Bima Tahun Anggaran 2017.
“Di panggar legislative itu ada tiga orang anggota dewan dari PAN, dari 12 orang anggota dewan yang masuk dalam badan anggaran legislative. Saya melihat ketiga utusan PAN itu tidak walkout seperti yang dilakukan oleh saya dan teman-teman lain, sebagai bentuk penolakan Rp.2,8b Milyar,” urainya.
Mestinya kata Pawan, langkah walkout oleh sejumlah anggota banggar lainnya harus diikuti oleh PAN, agar public tidak menganggap bahwa PAN adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang dinilai mementingkan kepentingan tertentu, sementara kepentingan rakyat di Kota bima justru diabaikan. Bentuk abaikan yang dimaksudnya adalah dimana banyak pembangunan yang harus diprioritaskan di tahun 2017 ini, dibandingkan pembangunan masjid terapung, apalagi Kota Bima lululantah karena dihantam banjir bandang 2016 lalu.
“Saya bisa menyimpulkan bahwa PAN telah menghianati komitmen sebelumnya, yaitu menolak tambahan APBD P Rp.2,8 Milyar itu, tapi diujung pengetukan APBDP, justru PAN yang dominan menyetujui anggaran tersebut,” tuturnya kesal.
Saat ditanya, apakah sikap PAN yang menyetujui anggaran tersebut, berkorelasi dengan kepentingan Gollkar juga PAN di Pilkada Kota bima 2018 mendatang ?. Pawan menjelaskan, ketika Golkar dan teman-teman anggota dewan lain menolak anggaran itu, tentunya menyangkut kepentingan masyarakat banyak, juga kepentingan partai ke depan. Nah, PAN saat ini digadang-gadang untuk bisa berkoalisi di Pilkada Kota bima nantinya, sehingga antara Golkar dan PAN harus searah dan sejalan. Namun faktanya, PAN tidak sejalan dengan Golkar.
“Apa yang dilakukan oleh saya di banggar juga teman-teman lain menolak anggaran itu, juga demi kepentingan PAN di Pilkada Kota bima, bukan untuk kepentingan Golkar semata. Mestinya, Ketua DPD PAN Kota Bima, Fery Sofian,SH bisa menekan sedikit anggotanya di banggar, bukan membiarkannya meloloskan Rp.2,8 Milyar tersebut,” jelasnya.
Dengan kondisi demikian, apakah tidak tutup kemungkinan Fery bisa bergabung dengan Golkar di Pilkada nanti ?. Pawan menegaskan, bisa ia dan bisa tidak, tergantung suasana politik, juga sikap PAN selanjutnya.”Golkar tidak ingin bermain-main di pilkada Kota Bima, golkar targetnya harus menang. Nah, kita ingin mengajak koalisi dengan partai yang sejalan dan searah pikiran dengan golkar, bukan menghianati di tengah jalan seperti kemarin meloloskan Rp.2,8 Milyar,” urainya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bima, Syamsuri,SE membantah PAN menghianati teman-teman fraksi lain terkait Rp.2,8 Milyar tersebut. Justru PAN menolak penambahan anggaran tersebut, sebagaimana pandangan fraksi PAN saat sidang paripurna sebelumnya.”Soal lolosnya di APBD Perubahan Rp.2,8 Millyar itu, tentu masih dalam tahap evaluasi di Gubernur. Kalaupun di Evaluasi Gubernur dicoret, maka belum tentu lolos di APBD Perubahan anggaran tersebut,” kata Samsuri saat jumpa pers Jum,at kemarin di ruang sidang utama DPRD Kota bima.
Samsuri juga meminta agar tidak dipolemikan terus masalah tersebut.”yang jelas, PAN menolak, soal disetujui dan tidak ada sikap tiga anggota dewan utusan PAN dalam banggar legislative, bukan berarti Fraksi PAN menerimanya, melainkan menyangkut sikap tiga anggota dewan yang masuk dalam banggar tersebut,” tandasnya.(KS-R01)
 |
| Masjid Terapung |
KOTA BIMA, KS.- Pawan menjelaskan, penolakan terhadap Rp.2,8 Milyar tersebut tidak hanya Golkar tapi lima fraksi menolak adanya tambahan anggaran untuk pembangunan Masjid terapung di Amahami tersebut, termasuk fraksi PAN. Tapi kenapa, di ujung pembahasan anggaran, justru PAN menyetujui, sehingga usulan Dinas PU untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut dituangkan dalam nomenklatur RAPBD Perubahan Kota Bima Tahun Anggaran 2017.
“Di panggar legislative itu ada tiga orang anggota dewan dari PAN, dari 12 orang anggota dewan yang masuk dalam badan anggaran legislative. Saya melihat ketiga utusan PAN itu tidak walkout seperti yang dilakukan oleh saya dan teman-teman lain, sebagai bentuk penolakan Rp.2,8b Milyar,” urainya.
Mestinya kata Pawan, langkah walkout oleh sejumlah anggota banggar lainnya harus diikuti oleh PAN, agar public tidak menganggap bahwa PAN adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang dinilai mementingkan kepentingan tertentu, sementara kepentingan rakyat di Kota bima justru diabaikan. Bentuk abaikan yang dimaksudnya adalah dimana banyak pembangunan yang harus diprioritaskan di tahun 2017 ini, dibandingkan pembangunan masjid terapung, apalagi Kota Bima lululantah karena dihantam banjir bandang 2016 lalu.
“Saya bisa menyimpulkan bahwa PAN telah menghianati komitmen sebelumnya, yaitu menolak tambahan APBD P Rp.2,8 Milyar itu, tapi diujung pengetukan APBDP, justru PAN yang dominan menyetujui anggaran tersebut,” tuturnya kesal.
Saat ditanya, apakah sikap PAN yang menyetujui anggaran tersebut, berkorelasi dengan kepentingan Gollkar juga PAN di Pilkada Kota bima 2018 mendatang ?. Pawan menjelaskan, ketika Golkar dan teman-teman anggota dewan lain menolak anggaran itu, tentunya menyangkut kepentingan masyarakat banyak, juga kepentingan partai ke depan. Nah, PAN saat ini digadang-gadang untuk bisa berkoalisi di Pilkada Kota bima nantinya, sehingga antara Golkar dan PAN harus searah dan sejalan. Namun faktanya, PAN tidak sejalan dengan Golkar.
“Apa yang dilakukan oleh saya di banggar juga teman-teman lain menolak anggaran itu, juga demi kepentingan PAN di Pilkada Kota bima, bukan untuk kepentingan Golkar semata. Mestinya, Ketua DPD PAN Kota Bima, Fery Sofian,SH bisa menekan sedikit anggotanya di banggar, bukan membiarkannya meloloskan Rp.2,8 Milyar tersebut,” jelasnya.
Dengan kondisi demikian, apakah tidak tutup kemungkinan Fery bisa bergabung dengan Golkar di Pilkada nanti ?. Pawan menegaskan, bisa ia dan bisa tidak, tergantung suasana politik, juga sikap PAN selanjutnya.”Golkar tidak ingin bermain-main di pilkada Kota Bima, golkar targetnya harus menang. Nah, kita ingin mengajak koalisi dengan partai yang sejalan dan searah pikiran dengan golkar, bukan menghianati di tengah jalan seperti kemarin meloloskan Rp.2,8 Milyar,” urainya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bima, Syamsuri,SE membantah PAN menghianati teman-teman fraksi lain terkait Rp.2,8 Milyar tersebut. Justru PAN menolak penambahan anggaran tersebut, sebagaimana pandangan fraksi PAN saat sidang paripurna sebelumnya.”Soal lolosnya di APBD Perubahan Rp.2,8 Millyar itu, tentu masih dalam tahap evaluasi di Gubernur. Kalaupun di Evaluasi Gubernur dicoret, maka belum tentu lolos di APBD Perubahan anggaran tersebut,” kata Samsuri saat jumpa pers Jum,at kemarin di ruang sidang utama DPRD Kota bima.
Samsuri juga meminta agar tidak dipolemikan terus masalah tersebut.”yang jelas, PAN menolak, soal disetujui dan tidak ada sikap tiga anggota dewan utusan PAN dalam banggar legislative, bukan berarti Fraksi PAN menerimanya, melainkan menyangkut sikap tiga anggota dewan yang masuk dalam banggar tersebut,” tandasnya.(KS-R01)
COMMENTS