Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tentang peningkatan pendapatan anggota Legislatif diseluruh tingkatan, termasuk di DPRD Kabupaten. Dengan...
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tentang peningkatan pendapatan anggota Legislatif diseluruh tingkatan, termasuk di DPRD Kabupaten. Dengan adanya PP tersebut dengan harap agar adanya peningkatan kinerja anggota legislatif, termasuk tingkat kehadiran pada saat pelaksanaan sejumlah rapat-rapat di DPRD. Namun hal itu rupanya belum mempengaruhi kinerja sebahagian anggota DPRD Kabupaten Bima. Karena tingkat kehadiran anggota DPRD Kabupaten Bima, masih minim saat adanya kegiatan rapat, baik rapat paripurna maupun rapat lainnya.
BIMA, KS.- Minimnya tingkat kehadiran anggota DPRD Kabupaten Bima saat digelarnya rapat-rapat di, bukan hal baru. Kejadian seperti itu kerap terjadi saat adanya agenda rapat-rapat bahkan saat digelarnya sejumlah rapat paripurna DPRD. Karena yang terjadi selama ini, selalu saja diskor karena jumlah peserta dari anggota DPRD Kabupate Bima yang belum memenuhi korup.
Demikian juga yang terjadi pada saat digelarnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Bima, dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati Bima Atas pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang RAPBP 2017 yang di gelar senin lalu.dari 45 anggota DPRD hanya 30 orang yang hadir, setelah dialkukan Skor untuk menunggu terpenuhinya jumlah anggota yang hadir.
Ketua DPRD Kabupaten Bima Murni Suciati,SE di Dampingi Wakil Ketua Nukrah yang dimintai keterangannya tidak membantah hal tersebut. Bahkan ia mengaku sulit untuk berkomunikasikan hal tersebut agar setiap pelaksanaan rapat di DPRD Kabupaten Bima dihadiri oleh seluruh anggota. “Nanti kami akan mencoba mengkopmunikasikannya lewat fraksi. Kita juga merasa tidak enak d engan tamu-tamu lainnya yang sudah hadir duluan, karena harus menunggu korupnya peserta rapat,”tuturnya saat ditemui diruang ketua DPRD Kabupaten Bima usa Rapat Paripurna senin lalu.
Ia mengukapkan, kejadian seperti itu, tidak bisa dihindari setiap adanya rapat-rapat di DPRD Kabupaten Bima. Sebagai tuan rumah Ketua DPRD Kabupaten Bima merasa tidak elok saja, pada setiap rapat harus ditunggui oleh para tamu dan undangan lainnya. “Apalagi rapat paripurna, itu bukan saja dari kalangan Legislatif dan Eksekutif saja, tetapi ada Muspida dan juga tamu lainnya. Tidak elok saja apa bila tamu menunggu tuan rumah,”paparnya.
Menanggapi wartawan , terkait badeanya peningkatan pendapatan anggota DPRD yang diatur dalam PP 18 tahun 2017. Ketua dan wakil tua DPRD mengaku, penerapan PP tersebut belum mempengaruhi kinerja anggota DPRD. “Mungkin karena anggarannya belum cair sehingga belum berpengaruh,”tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya yang dimintai tanggapannya terkait dengan belum maksimalnya tingkat kehadiran anggota DPRD saat digelarnya rapat, menurutnya itu hal yang lumrah, karena ada banyak kegiatan yang dilakukan setiap anggota yang juga berimpikasi terhadap kepentingan rakyat. “Harus dipahami, ketidak hadiran anggota dewan yang lain itu, karena ada tugas lain yang memang harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dengan digelarnya rapat-rapat dewan,”ujarnya.
Terkait dengan diberlakuannya PP 18 tentang peningatan pendapatan anggota DPRD, menurutnya Sekwan sudah menindaklanjutinya, bahkan kata dia, DPRD Kabupaten Bima yang tercepat dalam menindaklanjuti PP tersebut, hanya saja hingga pencairannya belum. “PP itu menyangkut hak-hak dewan, dan saya sebagai sekwan harus segera menindaklanjuti, untuk memenuhi hak-hak dewan tersebut, dengan harapan ada peningkatan kinerja anggota dewan pula,”timpalnya.
Pantauan Wartawan Kora Stabilitas, dari 30 Anggiota DPRD yang menghadiri rapat paripurna sesuai dengan absen dan daftar hadir, namun yang berada dalam ruang rapat saat Wakil Bupati menyampaikan ptanggapannya atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut hanya 19 anggota, sementara 11 lainnya berada diluar rung rapat. (KS-Mul)
BIMA, KS.- Minimnya tingkat kehadiran anggota DPRD Kabupaten Bima saat digelarnya rapat-rapat di, bukan hal baru. Kejadian seperti itu kerap terjadi saat adanya agenda rapat-rapat bahkan saat digelarnya sejumlah rapat paripurna DPRD. Karena yang terjadi selama ini, selalu saja diskor karena jumlah peserta dari anggota DPRD Kabupate Bima yang belum memenuhi korup.
Demikian juga yang terjadi pada saat digelarnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Bima, dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati Bima Atas pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang RAPBP 2017 yang di gelar senin lalu.dari 45 anggota DPRD hanya 30 orang yang hadir, setelah dialkukan Skor untuk menunggu terpenuhinya jumlah anggota yang hadir.
Ketua DPRD Kabupaten Bima Murni Suciati,SE di Dampingi Wakil Ketua Nukrah yang dimintai keterangannya tidak membantah hal tersebut. Bahkan ia mengaku sulit untuk berkomunikasikan hal tersebut agar setiap pelaksanaan rapat di DPRD Kabupaten Bima dihadiri oleh seluruh anggota. “Nanti kami akan mencoba mengkopmunikasikannya lewat fraksi. Kita juga merasa tidak enak d engan tamu-tamu lainnya yang sudah hadir duluan, karena harus menunggu korupnya peserta rapat,”tuturnya saat ditemui diruang ketua DPRD Kabupaten Bima usa Rapat Paripurna senin lalu.
Ia mengukapkan, kejadian seperti itu, tidak bisa dihindari setiap adanya rapat-rapat di DPRD Kabupaten Bima. Sebagai tuan rumah Ketua DPRD Kabupaten Bima merasa tidak elok saja, pada setiap rapat harus ditunggui oleh para tamu dan undangan lainnya. “Apalagi rapat paripurna, itu bukan saja dari kalangan Legislatif dan Eksekutif saja, tetapi ada Muspida dan juga tamu lainnya. Tidak elok saja apa bila tamu menunggu tuan rumah,”paparnya.
Menanggapi wartawan , terkait badeanya peningkatan pendapatan anggota DPRD yang diatur dalam PP 18 tahun 2017. Ketua dan wakil tua DPRD mengaku, penerapan PP tersebut belum mempengaruhi kinerja anggota DPRD. “Mungkin karena anggarannya belum cair sehingga belum berpengaruh,”tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya yang dimintai tanggapannya terkait dengan belum maksimalnya tingkat kehadiran anggota DPRD saat digelarnya rapat, menurutnya itu hal yang lumrah, karena ada banyak kegiatan yang dilakukan setiap anggota yang juga berimpikasi terhadap kepentingan rakyat. “Harus dipahami, ketidak hadiran anggota dewan yang lain itu, karena ada tugas lain yang memang harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dengan digelarnya rapat-rapat dewan,”ujarnya.
Terkait dengan diberlakuannya PP 18 tentang peningatan pendapatan anggota DPRD, menurutnya Sekwan sudah menindaklanjutinya, bahkan kata dia, DPRD Kabupaten Bima yang tercepat dalam menindaklanjuti PP tersebut, hanya saja hingga pencairannya belum. “PP itu menyangkut hak-hak dewan, dan saya sebagai sekwan harus segera menindaklanjuti, untuk memenuhi hak-hak dewan tersebut, dengan harapan ada peningkatan kinerja anggota dewan pula,”timpalnya.
Pantauan Wartawan Kora Stabilitas, dari 30 Anggiota DPRD yang menghadiri rapat paripurna sesuai dengan absen dan daftar hadir, namun yang berada dalam ruang rapat saat Wakil Bupati menyampaikan ptanggapannya atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut hanya 19 anggota, sementara 11 lainnya berada diluar rung rapat. (KS-Mul)
COMMENTS