Masih tingginya pelanggaran dan penyelahgunaan wewenang serta penyalahgunaan anggaran, oleh Kepala Desa (Kades) dan juga perangkatnya, seiri...
Masih tingginya pelanggaran dan penyelahgunaan wewenang serta penyalahgunaan anggaran, oleh Kepala Desa (Kades) dan juga perangkatnya, seiring dengan besarnya anggaran yang dikelola oleh masing-masing desa, yang bersumber dari ADD/DDA , ditaggapi serius oeh Wakil Bupati Bima Drs H. Dahlan HM Noer. Bahkan ia berjanji akan terus mendorong aparat penegak hukum , baik kejaksaan dan kepolisian serta Tim Saber pungli untuk pencegahan sekaligus penindakan apabila terbukti.
BIMA, KS.- Wakil Bupati Bima, Drs H.Dahlan HM Noer, yang diwawancarai sejumlah wartawan di gedung DPRD Kabupaten Bima, senin lalu, terkait banyaknya penyahgunaan anggaran ADD/DDA oleh sejumlah Kepala desa, meningatkan agar seluruh kades untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan anggaran ADD/DDA tersebut. “Sebagai Wakil Bupati, saya ingatkan kepada seluruh Kades untuk hati-hati dengan penggunaan anggaran, karena itu berbahaya, selain berimplikasi terhadap kewibawaan pemerintah juga berimplikasi terhadap hukum. Karena setiap pelanggaran pasti akan dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun secara hukum,’ingatnya.
Terkait adanya lebih kurang 20 an kepala desa yang diduga menyalahguakan wewenang dan anggaran dalam pengelolaan ADD/DDA, Wakil Bupati mengaku belum menerima laporan. Dan ia brjanji akan mengkoordinasikannya. “Untuk hal itu saya belum tahu, nanti saya akan tanyakan,’’akunya singkat.
Terkait kurang maksimalnya Tim Saber pungli, di Kabupaten Bima , yang mengakibatkan masih banyaknya aparatr pemerintah yang melakukan prakter seperti itu, diakui Wakil Bupati Bima.Menanggapi wartawan tentang hal tersebut, ia berjanji akan mengkoordinasikannya dengan tim Saber Pungli untuk mencari formula yang tpat untuk dijadikan solusi dalam penanganannya kedepan. “Nanti akan kita komunikasikan dan upayakan agar kedepan peran tim Saber pungli, maksimal s ehingga praktek-praktek pungli dapat di eliminir,”tuturnya.
Wabup juga mengungkapkan, setiap pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program ADD tersebut, masih ada kesempatan bagi para kepala desa untuk memperbaiki,apa kekurangan yang menjadi temuan, baik oleh inspektorat maupun oleh aparat penegak hukum . “Namun , bukan berarti hal tersebut disalah gunakan. Karena kesempatan memperbaiki itu, untuk hal-hal yang memang masig bisa ditoleril, tapi kalu tidak itu akan menjadi rananya pihak penegak hukum,”tgasnya.
Untuk itu Wabup juga menegaskan, agar setiap aitem pekerjaan yang sekiranya dirasakan kurang paham, untuk segera dikoordinasikan dengan pihak penegak hukum agar tidak salah jalan yang kemudian akan menjadi temuan. “Kalau memang masih kurang di mengerti atau muncul keraguan, jangan dibiarkan, harus segera dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkompoten, sehingga tidak menjadi temuan,’pungkasnya. (KS-Mul)
 |
| Drs H. Dahlan HM Noer. |
BIMA, KS.- Wakil Bupati Bima, Drs H.Dahlan HM Noer, yang diwawancarai sejumlah wartawan di gedung DPRD Kabupaten Bima, senin lalu, terkait banyaknya penyahgunaan anggaran ADD/DDA oleh sejumlah Kepala desa, meningatkan agar seluruh kades untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan anggaran ADD/DDA tersebut. “Sebagai Wakil Bupati, saya ingatkan kepada seluruh Kades untuk hati-hati dengan penggunaan anggaran, karena itu berbahaya, selain berimplikasi terhadap kewibawaan pemerintah juga berimplikasi terhadap hukum. Karena setiap pelanggaran pasti akan dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun secara hukum,’ingatnya.
Terkait adanya lebih kurang 20 an kepala desa yang diduga menyalahguakan wewenang dan anggaran dalam pengelolaan ADD/DDA, Wakil Bupati mengaku belum menerima laporan. Dan ia brjanji akan mengkoordinasikannya. “Untuk hal itu saya belum tahu, nanti saya akan tanyakan,’’akunya singkat.
Terkait kurang maksimalnya Tim Saber pungli, di Kabupaten Bima , yang mengakibatkan masih banyaknya aparatr pemerintah yang melakukan prakter seperti itu, diakui Wakil Bupati Bima.Menanggapi wartawan tentang hal tersebut, ia berjanji akan mengkoordinasikannya dengan tim Saber Pungli untuk mencari formula yang tpat untuk dijadikan solusi dalam penanganannya kedepan. “Nanti akan kita komunikasikan dan upayakan agar kedepan peran tim Saber pungli, maksimal s ehingga praktek-praktek pungli dapat di eliminir,”tuturnya.
Wabup juga mengungkapkan, setiap pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program ADD tersebut, masih ada kesempatan bagi para kepala desa untuk memperbaiki,apa kekurangan yang menjadi temuan, baik oleh inspektorat maupun oleh aparat penegak hukum . “Namun , bukan berarti hal tersebut disalah gunakan. Karena kesempatan memperbaiki itu, untuk hal-hal yang memang masig bisa ditoleril, tapi kalu tidak itu akan menjadi rananya pihak penegak hukum,”tgasnya.
Untuk itu Wabup juga menegaskan, agar setiap aitem pekerjaan yang sekiranya dirasakan kurang paham, untuk segera dikoordinasikan dengan pihak penegak hukum agar tidak salah jalan yang kemudian akan menjadi temuan. “Kalau memang masih kurang di mengerti atau muncul keraguan, jangan dibiarkan, harus segera dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkompoten, sehingga tidak menjadi temuan,’pungkasnya. (KS-Mul)
COMMENTS