Sederet kasus mulai dari dugaan kejahatan kemanusiaan hingga dugaan Tindak Kejahatan Korupsi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bima, mempe...
Sederet kasus mulai dari dugaan kejahatan kemanusiaan hingga dugaan Tindak Kejahatan Korupsi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bima, memperoleh perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Bima. Bentuknya, memanggil pihak BLUD dengan agenda kalrifikasi seputar persoalan yang mencuat belakangan ini. Celakanya, panggilan resmi Komisi Pendidikan dan Kesehatan Lembaga terhormat tersebut praktis tak diindahkan pihak BLUD. Tak terima dengan hal itu, Komisi IV pun bereaksi, Sekretaris BLUD, Suharto dan bawahanya yang mewakili Dirut, pun diusir oleh Komisi IV.
BIMA, KS.– Hal itu menyusul sikap “bandel” dirut yang tidak mengindahkan panggilan komisi IV.” Mereka sudah kami pulangkan. Alasanya, karena atasan mereka (Dirut) bandel, enggan menghadiri panggilan kami. Faktanya, yang hadir bukan dirut, melainkan Sekretaris dan bawahanya,” kata Ketua Komisi IV, M.Aminullah, SE kepada Wartawan Senin (26/3) di Halaman Kantor Lembaga tersebut.
Sikap dirut yang mengutus bawahanya dalam memenuhi panggilan resmi komisi IV, berimbas pada batalnya agenda klarifikasi seputar bau tidak sedap di Badan Layanan Kesehatan tersebut. Padahal, hal itu dianggap penting, karena bukan hanya menyangkut persoalan mobil ambulance berikut alokasi APBD II Ratusan Juta. Tapi, juga terkait persoalan lain. Salah satunya, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH – CHT) sebesar Rp.6 Milyar.”Agendanya batal, karena dirut sebagai pengambil kebijakan di BLUD tidak hadir. Bagi saya, mereka yang diutus belum tentu berani menentukan sikap, karena kewenangan penuh ada pada atasanya,” tutur Ketua DPD PAN Kabupaten Bima.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV mengaku, sikap Dirut seperti ini sudah kerap kali terjadi, hanya mengutus bawahanya.”Kalau nggak salah sudah lima kali dengan ini, yang hadir hanya Anak Buahnya. Sementara, beliau sendiri tidak hadir. Terus terang, kami sangat kecewa dan menyayangkan sikap demikian,” tandasnya.
Kendati hal itu tidak terlaksana sesuai yang diinginkan, tetapi beredar informasi ada pertemuan terselubung antara Dirut BLUD dengan Ketua Komisi IV beserta anggotanya di Ruangan Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Bima. Isu pertemuan tersembunyi itu berlangsung Senin (26/3), tepat pada jadwal yang tertuang dalam surat panggilan resmi Komisi terkait. Sayangnya, pertemuan itu luput dari perhatian awak Media. ( KS-Anh)
 |
| Ketua Komisi IV, M.Aminullah, SE |
BIMA, KS.– Hal itu menyusul sikap “bandel” dirut yang tidak mengindahkan panggilan komisi IV.” Mereka sudah kami pulangkan. Alasanya, karena atasan mereka (Dirut) bandel, enggan menghadiri panggilan kami. Faktanya, yang hadir bukan dirut, melainkan Sekretaris dan bawahanya,” kata Ketua Komisi IV, M.Aminullah, SE kepada Wartawan Senin (26/3) di Halaman Kantor Lembaga tersebut.
Sikap dirut yang mengutus bawahanya dalam memenuhi panggilan resmi komisi IV, berimbas pada batalnya agenda klarifikasi seputar bau tidak sedap di Badan Layanan Kesehatan tersebut. Padahal, hal itu dianggap penting, karena bukan hanya menyangkut persoalan mobil ambulance berikut alokasi APBD II Ratusan Juta. Tapi, juga terkait persoalan lain. Salah satunya, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH – CHT) sebesar Rp.6 Milyar.”Agendanya batal, karena dirut sebagai pengambil kebijakan di BLUD tidak hadir. Bagi saya, mereka yang diutus belum tentu berani menentukan sikap, karena kewenangan penuh ada pada atasanya,” tutur Ketua DPD PAN Kabupaten Bima.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV mengaku, sikap Dirut seperti ini sudah kerap kali terjadi, hanya mengutus bawahanya.”Kalau nggak salah sudah lima kali dengan ini, yang hadir hanya Anak Buahnya. Sementara, beliau sendiri tidak hadir. Terus terang, kami sangat kecewa dan menyayangkan sikap demikian,” tandasnya.
Kendati hal itu tidak terlaksana sesuai yang diinginkan, tetapi beredar informasi ada pertemuan terselubung antara Dirut BLUD dengan Ketua Komisi IV beserta anggotanya di Ruangan Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Bima. Isu pertemuan tersembunyi itu berlangsung Senin (26/3), tepat pada jadwal yang tertuang dalam surat panggilan resmi Komisi terkait. Sayangnya, pertemuan itu luput dari perhatian awak Media. ( KS-Anh)
COMMENTS