Wakil Bupati Bima Drs HM Dahlan HM Nor, belum lama ini menemui pejabat lingkup Kementerian Pedayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PA...
Wakil Bupati Bima Drs HM Dahlan HM Nor, belum lama ini menemui pejabat lingkup Kementerian Pedayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk perningkatan kinerja di Lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima, sesuai dengan amanat dan petunjuk Men-PAN RB tersebut.
BIMA,KS.- Silaturahmi dan konsultasi dengan Deputi Kementrian PAN RB itu berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk perbaikan angka pencapaian kinerja pemerintah yaitu anggaran berbasis kinerja.
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di jajaran Pemkab.Bima, Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer yang didampingi perwakilan sepuluh OPD lingkup Pemkab Bima dan Sekretariat Daerah menemui pejabat di lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
Melalui press rillis Kasubag Informasi dan Pemberitaan Sekda Kabupaten Bima, Ruslan, S.Sos menyampaikan, kegiatan dilaksanakan, Senin, 19 Maret 2018 di Kementerian PAN RB.
Rombongan Wakil Bupati diterima oleh Muhammad Yusuf Ateh, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kementrian PAN RB.
Muhammad Yusuf Ateh mengemukakan akuntabilitas kinerja itu dicapai apabila pemerintah mengelola keuanagan harus mempunyai manfaat dan pengelolaan dengan baik untuk kemakmuran masyarakat.
“ Semakin tinggi nilainya, maka semakin nampak pemanfaatannya. Anggaran yang digunakan
harus memiliki sasaran yang jelas dan fokus, karena kebijakan itu untuk mendapatkan manfaat,’ujarnya mengutip Deputi bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kementrian PAN RB, Muhammad Yusuf Ateh.
.
MAMsih Menurut Ruslan, kegiatan itu bertujuan menyelaraskan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Bima, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja lingkup Pemkab Bima.
“Dengan kegiatan ini diharapkan akan ada sistem yang terbangun dengan keselarasan mulai perencanaan yang tertuang dalam RPJMD kab, RENSTRA OPD, Renja, rencana kegiatan tahunan dan penganggaran sampai pada laporan yang disusun atau LKJiP kab LKJip OPD,”tuturnya.
Dikatakannya,ada sepuluh OPD percontohan yang ditunjuk oleh KEMENPAN RB berkepentingan hadir dalam rangka asistensi penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Bima selama satu tahun berjalan yaitu 2017.
“Ke sepuluh OPD tersebut adalah Bappeda, Dikes, Nakertrans, PUPR, Perhubungan, Pariwisata, Dinas Koperasi Dan UKM, Dikbudpora, Inspektorat, Pertanian Dan Perkebunan serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bima,”pungkasnya. (KS-Mul)
 |
| Wakil Bupati Bima Drs HM Dahlan HM Nor |
BIMA,KS.- Silaturahmi dan konsultasi dengan Deputi Kementrian PAN RB itu berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk perbaikan angka pencapaian kinerja pemerintah yaitu anggaran berbasis kinerja.
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di jajaran Pemkab.Bima, Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer yang didampingi perwakilan sepuluh OPD lingkup Pemkab Bima dan Sekretariat Daerah menemui pejabat di lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
Melalui press rillis Kasubag Informasi dan Pemberitaan Sekda Kabupaten Bima, Ruslan, S.Sos menyampaikan, kegiatan dilaksanakan, Senin, 19 Maret 2018 di Kementerian PAN RB.
Rombongan Wakil Bupati diterima oleh Muhammad Yusuf Ateh, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kementrian PAN RB.
Muhammad Yusuf Ateh mengemukakan akuntabilitas kinerja itu dicapai apabila pemerintah mengelola keuanagan harus mempunyai manfaat dan pengelolaan dengan baik untuk kemakmuran masyarakat.
“ Semakin tinggi nilainya, maka semakin nampak pemanfaatannya. Anggaran yang digunakan
harus memiliki sasaran yang jelas dan fokus, karena kebijakan itu untuk mendapatkan manfaat,’ujarnya mengutip Deputi bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kementrian PAN RB, Muhammad Yusuf Ateh.
.
MAMsih Menurut Ruslan, kegiatan itu bertujuan menyelaraskan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Bima, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja lingkup Pemkab Bima.
“Dengan kegiatan ini diharapkan akan ada sistem yang terbangun dengan keselarasan mulai perencanaan yang tertuang dalam RPJMD kab, RENSTRA OPD, Renja, rencana kegiatan tahunan dan penganggaran sampai pada laporan yang disusun atau LKJiP kab LKJip OPD,”tuturnya.
Dikatakannya,ada sepuluh OPD percontohan yang ditunjuk oleh KEMENPAN RB berkepentingan hadir dalam rangka asistensi penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Bima selama satu tahun berjalan yaitu 2017.
“Ke sepuluh OPD tersebut adalah Bappeda, Dikes, Nakertrans, PUPR, Perhubungan, Pariwisata, Dinas Koperasi Dan UKM, Dikbudpora, Inspektorat, Pertanian Dan Perkebunan serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bima,”pungkasnya. (KS-Mul)
COMMENTS