Isu mutasi dan rotasi yang berhembus akhir-akhir ini akan dilakukan Wali Kota Bima usai Pemilu serentak, begitu santer dibicarakan banyak ka...
Isu mutasi dan rotasi yang berhembus akhir-akhir ini akan dilakukan Wali Kota Bima usai Pemilu serentak, begitu santer dibicarakan banyak kalangan, utamanya para aparatur sipil di tubuh Pemkot Bima. warna warni kekhawatiran dan ketakutan berbanding lurus dengan harapan sejumlah aparatur lainnya yang mungkin kebagian durian runtuh menjadi satu dari sekian pejabat yang mendapatkan jabatan empuk. Nah, merujuk dari isu yang berhembus, legislator menyuarakan pada Wali Kota, agar menempatkan pejabat pada saat mutasi nanti yang sesuai dengan keahlian dan latar belakang keilmuannya.
Kota Bima,KS- Wacana Pemerintah Kota Bima melakukan mutasi, rotasi dan promosi besar-besaran sudah lama. Jauh hari sebelum waktu 6 bulan yang diamanatkan, atau tanggal 27 Maret 2019.
Tapi tenggang waktu itu sudah berakhir, namun rencana mutasi masih dalam tataran wacana. Kabar terakhir yang santer dihembuskan, kebijakan besar – besaran itu bakal dilakukan usia Pemilu 2019, tidak jauh waktunya setelah pesta demokrasi berakhir.
Dari rencana mutasi itu, terbesit harapan dari anggota DPRD Kota Bima Taufik H A Karim agar orang nomor satu di Kota Bima tersebut memenuhi janji – janjinya saat kampanye. Termasuk menempatkan pejabat sesuai latar belakang kemampuan dan bidang ilmu.
“Sudah saatnya Walikota dan Wakil Walikota Bima memilih pejabat yang cerdas dan berdasarkan bidang keilmuan. Agar paham tugas dan fungsi. Sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik,” papar Taufik, Kamis (11/4).
Rencana mutasi dan rotasi serta promosi jabatan ini disambut baik oleh wakil rakyat 2 periode tersebut. Apalagi keinginan ini dilakukan secara menyeluruh. Namun ia menginginkan agar penempatan ini juga dilakukan berdasarkan kinerja. Capaian – capaian yang sudah dilakukan untuk kemajuan daerah oleh insan pegawai pun perlu menjadi dasar pertimbangan.
“Yang bagus dipromosi, yang bekerja buruk diganti saja,” sarannya.
Duta PPP itu menegaskan, yang menjadi bagian terpenting menggelar mutasi adalah penempatan pejabat sesuai dengan keahlian, serta bidang ilmu. Jika kepala daerah salah ambil kebijakan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Karena jika memaksakan pegawai bekerja tidak sesuai bidangnya, tak akan ada perubahan yang diinginkan.
Maka dari itu, Taufik berharap mutasi tersebut dapat memilih dan menempatkan pejabat yang tepat dan berkompeten. Kemudian yang terpenting juga yang mampu menterjemahkan program dan visi misi kepala daerah. Sehingga tercipta iklim kerja yang bagus untuk membawa semangat perubahan yang nyata bagi masyarakat. (KS-TIM)
 |
| Ilustrasi |
Kota Bima,KS- Wacana Pemerintah Kota Bima melakukan mutasi, rotasi dan promosi besar-besaran sudah lama. Jauh hari sebelum waktu 6 bulan yang diamanatkan, atau tanggal 27 Maret 2019.
Tapi tenggang waktu itu sudah berakhir, namun rencana mutasi masih dalam tataran wacana. Kabar terakhir yang santer dihembuskan, kebijakan besar – besaran itu bakal dilakukan usia Pemilu 2019, tidak jauh waktunya setelah pesta demokrasi berakhir.
Dari rencana mutasi itu, terbesit harapan dari anggota DPRD Kota Bima Taufik H A Karim agar orang nomor satu di Kota Bima tersebut memenuhi janji – janjinya saat kampanye. Termasuk menempatkan pejabat sesuai latar belakang kemampuan dan bidang ilmu.
“Sudah saatnya Walikota dan Wakil Walikota Bima memilih pejabat yang cerdas dan berdasarkan bidang keilmuan. Agar paham tugas dan fungsi. Sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik,” papar Taufik, Kamis (11/4).
Rencana mutasi dan rotasi serta promosi jabatan ini disambut baik oleh wakil rakyat 2 periode tersebut. Apalagi keinginan ini dilakukan secara menyeluruh. Namun ia menginginkan agar penempatan ini juga dilakukan berdasarkan kinerja. Capaian – capaian yang sudah dilakukan untuk kemajuan daerah oleh insan pegawai pun perlu menjadi dasar pertimbangan.
“Yang bagus dipromosi, yang bekerja buruk diganti saja,” sarannya.
Duta PPP itu menegaskan, yang menjadi bagian terpenting menggelar mutasi adalah penempatan pejabat sesuai dengan keahlian, serta bidang ilmu. Jika kepala daerah salah ambil kebijakan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Karena jika memaksakan pegawai bekerja tidak sesuai bidangnya, tak akan ada perubahan yang diinginkan.
Maka dari itu, Taufik berharap mutasi tersebut dapat memilih dan menempatkan pejabat yang tepat dan berkompeten. Kemudian yang terpenting juga yang mampu menterjemahkan program dan visi misi kepala daerah. Sehingga tercipta iklim kerja yang bagus untuk membawa semangat perubahan yang nyata bagi masyarakat. (KS-TIM)
COMMENTS