Sudah bisa dipastikan dan hanya menunggu penetapan KPU saja, di Kabupaten dan Kota Bima, Partai Golkar akan menjadi “raja” diparlemen lokal....
Sudah bisa dipastikan dan hanya menunggu penetapan KPU saja, di Kabupaten dan Kota Bima, Partai Golkar akan menjadi “raja” diparlemen lokal. Tentu itu dipengaruhi hasil yang memuaskan sebagai partai pemilik suara terbanyak. Sementara ditingkat Udayana dan Senayan, sungguh memperihatinkan. Jauh dari keberhasilan ditingkat lokal. Dinda-Lutfi biang kegagalan ini
Kota Bima,KS- Merujuk hasil Pileg beberapa waktu lalu, di Kabupaten Bima Partai Golkar sangat sukses. Ada 9 kursi yang diraih partai yang digawangi Hj Dinda Damayanti Puteri SE yang juga Bupati Bima tersebut. Begitupun adanya di Kota Bima, Partai Golkar sukses meraih kursi Ketua DPRD setempat dengan raihan suara terbayak dari 3 kursi yang diperoleh.
Kesuksesan partai Golkar baik di Kota dan Kabupaten, ternyata tidak berbanding linear dengan hasil yang diperoleh baik di DPRD Provinsi NTB pun di DPRD RI. Khusus untuk kursi menuju Senayan, periode ini partai Golkar goyang dompret sendiri alias tidak mengutus wakilnya.
Apa penyebab pincangnya strategi politik di partai gaek ini. Seberapa besar dan maksimal kerja partai dan mesin politik yang dikerahkan untuk kesuskesan Golkar. Bagaimana dengan Dinda dan Lutfi yang selain Wali Kota Bima juga Ketua Bapilu NTB ?
Menjawab itu, fungsionaris Balitbang DPP Golkar, Ilham Rasul, Sabtu pekan kemarin pada sejumlah wartawan via Watshapp dalam bentuk rilis menjelaskan, dalam pemilu 2019 di Kabupaten dan Kota Bima tersirat berbagai fakta yang menunjukkan bahwa skema pemenangan tidak dilakukan secara menyeluruh. Melainkan berbasis kepentingan masing-masing elitnya di daerah.
Fakta hasil tersebut, pastinya, akan menjadi ancaman besar bagi eksistensi partai Golkar bila masih dipimpin orang yang tidak memahami garis misi partai sebagai gerakan politik jangka panjang serta dalam menghadapi pemilihan umum adalah wahana utama dimana sasaran perjuangannya bertumpu pada capaian parlementary Threshold (PT) dan elektoral theresold pada setiap wilayah yang menjadi basisnya.
Merujuk peta perpolitikan di NTB, sambungnya, terutama Pulau Sumbawa apalagi Bima dalam catatan sejarah Republik Indonesia adalah basis utama partai berlambang beringin.
“Dimana faktanya adalah kepala daerah dari dua daerah itu, masih dipimpin oleh kader Golkar yang tercatat aktif secara struktur di partai Golkar yakni Bupati Bima yang masih aktif sebagai ketua DPD partai Golkar Kabupaten Bima dan Walikota Bima sebagai ketua DPP partai Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah NTB,”bebernya.
Berdasarkan pleno KPU masing-masing wilayah di dua daerah ini, beber Ilham, berhasil mengantar sejumlah kadernya pada lembaga legislatif tingkat daerah bahkan meningkat signifikan dibanding pemilu 2014. Namun pada sisi yang lain Golkar harus rela menelan pil pahit atas gagalnya mengantar wakil Pulau Sumbawa (Dapil NTB I) ke Senayan yang menyebabkan Parlementary Threshold partai Golkar secara nasional menurun.
Skema ini anasirnya, menunjukkan bahwa skema pemenangan partai Golkar tidak dilakukan secara menyeluruh melainkan berbasis kepentingan masing-masing elitnya. Hal ini bukan tanpa dasar, sebab ada salah seorang Caleg partai Golkar pendatang baru (putra mahkota kesultanan Bima) yang juga putra dari ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima mampu meraih suara hingga 4000 suara pada satu kecamatan.
“Jelas bahwa ini adalah bukti betapa kekuasaan menjadi pengendali utama bagi keberhasilan sebuah misi partai jika dijalankan secara konsekuen dan penuh tanggung jawab,”jelasnya.
Di sisi lain adalah jumlah kursi partai Golkar dapil NTB I (Bima, Kota Bima dan Dompu) untuk DPRD NTB yang pada tahun 2014 lalu meraih dua kursi. Namun pemilu tahun ini mengalami pengurangan satu kursi. Kondisi ini juga menjadi anomali yang sulit dibantah. Untuk itu jika gerakan politik berbasis kepentingan individu atau kelompok tertentu lebih dominan dari pemenuhan mission partai, maka tentu saja ini akan menjadi ancaman serius bagi kebesaran bahkan bagi eksistensi partai Golkar pada masa yang akan datang.
Ilham sangat berharap hal ini menjadi acuan bagi partai Golkar kedepan apalagi pada pemilihan 17 April lalu partai ini tidak mampu mengantarkan dutanya ke DPR RI yang mewakili kepentingan pulau Sumbawa.
“Dengan hal ini kami meminta pengurus DPP Partai Golkar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur Golkar NTB khususnya Bima dan Kota Bima,”sorotnya.(KS-Aris)
 |
| H.M.Lutfi dan Hj Dinda Damayanti Puteri SE |
Kota Bima,KS- Merujuk hasil Pileg beberapa waktu lalu, di Kabupaten Bima Partai Golkar sangat sukses. Ada 9 kursi yang diraih partai yang digawangi Hj Dinda Damayanti Puteri SE yang juga Bupati Bima tersebut. Begitupun adanya di Kota Bima, Partai Golkar sukses meraih kursi Ketua DPRD setempat dengan raihan suara terbayak dari 3 kursi yang diperoleh.
Kesuksesan partai Golkar baik di Kota dan Kabupaten, ternyata tidak berbanding linear dengan hasil yang diperoleh baik di DPRD Provinsi NTB pun di DPRD RI. Khusus untuk kursi menuju Senayan, periode ini partai Golkar goyang dompret sendiri alias tidak mengutus wakilnya.
Apa penyebab pincangnya strategi politik di partai gaek ini. Seberapa besar dan maksimal kerja partai dan mesin politik yang dikerahkan untuk kesuskesan Golkar. Bagaimana dengan Dinda dan Lutfi yang selain Wali Kota Bima juga Ketua Bapilu NTB ?
Menjawab itu, fungsionaris Balitbang DPP Golkar, Ilham Rasul, Sabtu pekan kemarin pada sejumlah wartawan via Watshapp dalam bentuk rilis menjelaskan, dalam pemilu 2019 di Kabupaten dan Kota Bima tersirat berbagai fakta yang menunjukkan bahwa skema pemenangan tidak dilakukan secara menyeluruh. Melainkan berbasis kepentingan masing-masing elitnya di daerah.
Fakta hasil tersebut, pastinya, akan menjadi ancaman besar bagi eksistensi partai Golkar bila masih dipimpin orang yang tidak memahami garis misi partai sebagai gerakan politik jangka panjang serta dalam menghadapi pemilihan umum adalah wahana utama dimana sasaran perjuangannya bertumpu pada capaian parlementary Threshold (PT) dan elektoral theresold pada setiap wilayah yang menjadi basisnya.
Merujuk peta perpolitikan di NTB, sambungnya, terutama Pulau Sumbawa apalagi Bima dalam catatan sejarah Republik Indonesia adalah basis utama partai berlambang beringin.
“Dimana faktanya adalah kepala daerah dari dua daerah itu, masih dipimpin oleh kader Golkar yang tercatat aktif secara struktur di partai Golkar yakni Bupati Bima yang masih aktif sebagai ketua DPD partai Golkar Kabupaten Bima dan Walikota Bima sebagai ketua DPP partai Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah NTB,”bebernya.
Berdasarkan pleno KPU masing-masing wilayah di dua daerah ini, beber Ilham, berhasil mengantar sejumlah kadernya pada lembaga legislatif tingkat daerah bahkan meningkat signifikan dibanding pemilu 2014. Namun pada sisi yang lain Golkar harus rela menelan pil pahit atas gagalnya mengantar wakil Pulau Sumbawa (Dapil NTB I) ke Senayan yang menyebabkan Parlementary Threshold partai Golkar secara nasional menurun.
Skema ini anasirnya, menunjukkan bahwa skema pemenangan partai Golkar tidak dilakukan secara menyeluruh melainkan berbasis kepentingan masing-masing elitnya. Hal ini bukan tanpa dasar, sebab ada salah seorang Caleg partai Golkar pendatang baru (putra mahkota kesultanan Bima) yang juga putra dari ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima mampu meraih suara hingga 4000 suara pada satu kecamatan.
“Jelas bahwa ini adalah bukti betapa kekuasaan menjadi pengendali utama bagi keberhasilan sebuah misi partai jika dijalankan secara konsekuen dan penuh tanggung jawab,”jelasnya.
Di sisi lain adalah jumlah kursi partai Golkar dapil NTB I (Bima, Kota Bima dan Dompu) untuk DPRD NTB yang pada tahun 2014 lalu meraih dua kursi. Namun pemilu tahun ini mengalami pengurangan satu kursi. Kondisi ini juga menjadi anomali yang sulit dibantah. Untuk itu jika gerakan politik berbasis kepentingan individu atau kelompok tertentu lebih dominan dari pemenuhan mission partai, maka tentu saja ini akan menjadi ancaman serius bagi kebesaran bahkan bagi eksistensi partai Golkar pada masa yang akan datang.
Ilham sangat berharap hal ini menjadi acuan bagi partai Golkar kedepan apalagi pada pemilihan 17 April lalu partai ini tidak mampu mengantarkan dutanya ke DPR RI yang mewakili kepentingan pulau Sumbawa.
“Dengan hal ini kami meminta pengurus DPP Partai Golkar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur Golkar NTB khususnya Bima dan Kota Bima,”sorotnya.(KS-Aris)
COMMENTS