Kota Bima,KS.- Kamis (14/11) pagi ini, puluhan masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Majelis Penyelamat Organisasi (MPO-HMI) Bim...
Kota Bima,KS.-Kamis (14/11) pagi ini, puluhan masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Majelis Penyelamat Organisasi (MPO-HMI) Bima menyeruduk Kantor Pemkot Bima.
Kedatangan puluhan masa aksi dengan bendera warna biru hitam ini, membawa segepok isu terkini terkait dinamika persoalan terkini selama kepempiminan Lutfi-Feri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.
Masa HMI dan MPO Bima yang dikomandoi Abdul Khalik selaku Jenderal Lapangan, langsung menerikan tudingan menohok pada orang nomor satu di Kota Bima."Selama periode kepemimpinan di Kota Bima, M Lutfi sebagai Wali Kota gaduh. Karena banyak masalah yang terjadi dikepemimpinan yang baru setahun berjalan,"tuding korlap.
Katanya, situasi demokratis sangat jarang ditemui di Kota Bima karena Pemerintahnya, memiliki kecenderungan menciptakan budaya otorirarian. Hal ini sebutnya, bisa dilihat dalam sikap Wali Kota yang menganggap musuh terhadap setiap orang atau elemen yang mengoreksi dan mengeritik kebijakan dan kinerjanya pada ranah hukum.
"Ini kami anggap sebagai bentuk pembungkaman. Sikap Wali Kota ini mencerminkan dirinya sebagai tidak demokratis yang tengah mengalami amnesia ontologis,"sorot korlap yang disambut meriah masa aksi lainnya.
Masih lanjut masa aksi, selama satu tahun kepemimpinan Lutfi-Feri, HMI menemukan banyak persoalan menyangkut penyerapan APBD yang kurang maksimal. Mulai dari pengerjaan Taman Kodo yang cacat, pos-pos anggaran fiktif dan berbagai persoalan lain.
Atas dasar itu, HMI menyatakan sikap, meminta Wali Kota untuk menghentikan kriminilasasi terhadap aktivis dan masyarakat. Mendesak Wali Kota segera melaporkan Hanif atas dugaan penyuapan penerimaan pegawai honorer Pol PP. Mendesak Kapolres Bima Kota menangkap dan mengadili Hanif.
Pernyataan sikap lain, mendesak Wali Kota bertanggungjawab atas defisit anggaran Rp 18 Miliar. Juga mendesak Walikota bertanggungjawab atas gagalnya Rp 10 Miliar pembangunan Masjid al Muwahidin, Rp 7 Miliar anggaran hibah Bansos dan Rp 4 Miliar anggaran BUMD.
Ada pula desakan HMI pada Wali Kota untuk mengatasi kekeringan air bersih, menyelesaikan relokasi rumah warga di bantaran sungai dan meminta Wali Kota, menghentikan pengerjaan proyek Taman Kodo. (KS-Aris)
Kedatangan puluhan masa aksi dengan bendera warna biru hitam ini, membawa segepok isu terkini terkait dinamika persoalan terkini selama kepempiminan Lutfi-Feri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.
Masa HMI dan MPO Bima yang dikomandoi Abdul Khalik selaku Jenderal Lapangan, langsung menerikan tudingan menohok pada orang nomor satu di Kota Bima."Selama periode kepemimpinan di Kota Bima, M Lutfi sebagai Wali Kota gaduh. Karena banyak masalah yang terjadi dikepemimpinan yang baru setahun berjalan,"tuding korlap.
Katanya, situasi demokratis sangat jarang ditemui di Kota Bima karena Pemerintahnya, memiliki kecenderungan menciptakan budaya otorirarian. Hal ini sebutnya, bisa dilihat dalam sikap Wali Kota yang menganggap musuh terhadap setiap orang atau elemen yang mengoreksi dan mengeritik kebijakan dan kinerjanya pada ranah hukum.
"Ini kami anggap sebagai bentuk pembungkaman. Sikap Wali Kota ini mencerminkan dirinya sebagai tidak demokratis yang tengah mengalami amnesia ontologis,"sorot korlap yang disambut meriah masa aksi lainnya.
Masih lanjut masa aksi, selama satu tahun kepemimpinan Lutfi-Feri, HMI menemukan banyak persoalan menyangkut penyerapan APBD yang kurang maksimal. Mulai dari pengerjaan Taman Kodo yang cacat, pos-pos anggaran fiktif dan berbagai persoalan lain.
Atas dasar itu, HMI menyatakan sikap, meminta Wali Kota untuk menghentikan kriminilasasi terhadap aktivis dan masyarakat. Mendesak Wali Kota segera melaporkan Hanif atas dugaan penyuapan penerimaan pegawai honorer Pol PP. Mendesak Kapolres Bima Kota menangkap dan mengadili Hanif.
Pernyataan sikap lain, mendesak Wali Kota bertanggungjawab atas defisit anggaran Rp 18 Miliar. Juga mendesak Walikota bertanggungjawab atas gagalnya Rp 10 Miliar pembangunan Masjid al Muwahidin, Rp 7 Miliar anggaran hibah Bansos dan Rp 4 Miliar anggaran BUMD.
Ada pula desakan HMI pada Wali Kota untuk mengatasi kekeringan air bersih, menyelesaikan relokasi rumah warga di bantaran sungai dan meminta Wali Kota, menghentikan pengerjaan proyek Taman Kodo. (KS-Aris)
COMMENTS