Kota Bima,KS.- Menjamurnya pegawai baru di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Bima, menjadi dinamika permasalahan bar...
Kota Bima,KS.-Menjamurnya pegawai baru di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Bima, menjadi dinamika permasalahan baru yang mencuat.
Potret yang cenderung menyimpan dari amanat negara dimana sudah ada moratorium pegawai dengan kategori khusus seperti K2, tentu menambah gerbong aparatur pegawai dilingkup Pemkot Bima, selain Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer K2.
Semakin seksi dinamika perekrutan pegawai baru itu, ketika si empunya OPD penanggungjawab SDM pegawai yakni BKPSDM tidak tahu menahu dan tidak bertanggungjawab atas perekrutan pegawai baru tersebut. Hal itu dikuatkan lagi dengan tidak adanya data base kepegawaian di BKPSDM Kota Bima.
Kesan lempar tanggung jawab juga tampak disampaikan Sekda Kota Bima, malah menegaskan kalau perekrutan pegawai baru itu akan ditertibakan menunggu SK Walikota.
Lalu siapakah yang mesti bertanggungjawab ?, legislatif yang duduk di Rumah Rakyat DPRD Kota Bima, M Irfan, justeru menyentil arah tanggung jawab soal perekrutan pegawai baru itu pada Wali Kota Bima.
"Tanggungjawab Walikota dong. Sebagai Kepala pemerintahan tentu sangat tidak mungkin OPD langsung merekrut pegawai tanpa melapor atau memberitahukan pada Walikota,"sentilnya.
Lebih tegas Irfan menyorot kerja dan keberanian OPD dengan dalih kebutuhan dengan mwngontrak pegawai baru. Sementara pegawai honorer masih banyak.
Apalagi sebutnya, selama ini dipembahasan APBD yang sudah diketuk, tidak ada sama sekali persetujuan mengalokasikan anggaran untuk mengontrak pegawai baru."Ini aneh dan mengada-ada. Kebijakan siapa koq ada perekrutan pegawai baru,"sorotnya.
Dicontohkannya, rencana penambahan pegawai Pol PP yang dituangkan di APBD tahun 2020, dimaknai merekrut pegawai honorer K2 yang sudah ada. Artinya tidak merekrut pegawai baru, sebagaimana yang mencuat sekarang.
Untuk itu wakil rakyat dua periode ini, meminta pejabat terkait, baik itu Kepala BKPSDM pun Sekda sebagai kepala Baperjakat, tidak sekedar mengaku tidak bertanggungjawab. Itu sama halnya tuding Irfan, sengaja melempar masalah ke Walikota Bima. (KS-Aris)
 |
| M Irfan |
Potret yang cenderung menyimpan dari amanat negara dimana sudah ada moratorium pegawai dengan kategori khusus seperti K2, tentu menambah gerbong aparatur pegawai dilingkup Pemkot Bima, selain Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer K2.
Semakin seksi dinamika perekrutan pegawai baru itu, ketika si empunya OPD penanggungjawab SDM pegawai yakni BKPSDM tidak tahu menahu dan tidak bertanggungjawab atas perekrutan pegawai baru tersebut. Hal itu dikuatkan lagi dengan tidak adanya data base kepegawaian di BKPSDM Kota Bima.
Kesan lempar tanggung jawab juga tampak disampaikan Sekda Kota Bima, malah menegaskan kalau perekrutan pegawai baru itu akan ditertibakan menunggu SK Walikota.
Lalu siapakah yang mesti bertanggungjawab ?, legislatif yang duduk di Rumah Rakyat DPRD Kota Bima, M Irfan, justeru menyentil arah tanggung jawab soal perekrutan pegawai baru itu pada Wali Kota Bima.
"Tanggungjawab Walikota dong. Sebagai Kepala pemerintahan tentu sangat tidak mungkin OPD langsung merekrut pegawai tanpa melapor atau memberitahukan pada Walikota,"sentilnya.
Lebih tegas Irfan menyorot kerja dan keberanian OPD dengan dalih kebutuhan dengan mwngontrak pegawai baru. Sementara pegawai honorer masih banyak.
Apalagi sebutnya, selama ini dipembahasan APBD yang sudah diketuk, tidak ada sama sekali persetujuan mengalokasikan anggaran untuk mengontrak pegawai baru."Ini aneh dan mengada-ada. Kebijakan siapa koq ada perekrutan pegawai baru,"sorotnya.
Dicontohkannya, rencana penambahan pegawai Pol PP yang dituangkan di APBD tahun 2020, dimaknai merekrut pegawai honorer K2 yang sudah ada. Artinya tidak merekrut pegawai baru, sebagaimana yang mencuat sekarang.
Untuk itu wakil rakyat dua periode ini, meminta pejabat terkait, baik itu Kepala BKPSDM pun Sekda sebagai kepala Baperjakat, tidak sekedar mengaku tidak bertanggungjawab. Itu sama halnya tuding Irfan, sengaja melempar masalah ke Walikota Bima. (KS-Aris)
COMMENTS