Kota Bima,KS.- Dihari kedua pelaksaan dan jadwal reses Anggota DPRD Kota Bima Dapil 1, Kelurahan Rabadompu Barat tepatnya di Kampung Naru ...
Kota Bima,KS.- Dihari kedua pelaksaan dan jadwal reses Anggota DPRD Kota Bima Dapil 1, Kelurahan Rabadompu Barat tepatnya di Kampung Naru dan Kampung Tere, disasar untuk menyerap aspirasi usulan pembangunan di Kota Bima.
10 wakil rakyat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syamsuri dan 9 rekan anggota dewan lain mulai dari Syahbuddin, M Irfan, H Ridwan Mustakim, Edi Ihwansyah, Dedi Irwan, Muhamad Erwin, Hasnah Madilau, M Amin dan Abdul Haris, Kamis (20/2) hadir dilokasi reses dengan penuh keseriusan dan memaknai setiap asa dan harapan kknstituennya
Mengawali kegiatan reses, Lurah Rabadompu Barat, Budi Fahdiansyah, mengapresiasi kunjungan 10 wakil rakyat di Dapil 1 yang berkenan menyerap aspirasi dari berbagai kebutuhan dan tuntutan pembangunan di kelurahan setempat.
Disampaikan Lurah, Rabadompu Barat baru saja menyelesaikan agenda yang tidak beda dengan reses yakni Musrenbang. Tentu pijakannya anggaran Rp 1 Miliar dana kelurahan. Besaran anggaran dana kelurahan itu, sebutnya 60 persen rencana alokasi infrastruktur fisik, sisanya rencana teralokasi untuk pemberdayaan masyarakat.
Satu permasalahan klasik yang dihadapi Rabadompu Barat, ujar Lurah, soal armada sampah yang tidak mampu mengatasi volume sampah yang semakin hari semakin bertambah.
Sejumlah usulan yang disampaikan warga saat reses diantaranya disampaikan, M Amin Ketua RW 02, mengusulkan penuntasan pengaspalan jalan sepanjang bantaran sungai. Diketahuinya akan dituntaskan tahun ini.
Usulan lain disampaikan M Amin, terkait perbaikan pagar dan tembok Pekuburan Umum Rabadompu. Perbaikan dan pengaspalan beberapa ruas jalan baik di jalan Jeruk dan jalan Bidara
Warga lain, Riski Amelia meminta perhatian lapak-lapak yang ada di Lapangan Pahlawan Raba. Kesmrawutan lapak yang ditengarai dijadikan temlat hunian yang berimbas pad sisi kesehatan.
Sunarti mewakili kaum perempuan lainnya, perbaikan jalan lingkungan di wilayah RT 01. Masalah bantuan dari pemerintah minim di lingkungan RT-nya. Termasuk soal pemarkiran di Rumah Sakit dr Agung yang menghalangi lalulintas.
Ketua LPM Rabadompu Barat, Yan Ustari Udayana, mengusulkan pengaspalan disejumlah gang di wilayah Rabadompu Barat. Hal lain yang disampakkannya terkait infastruktur yang ada di Rabadompu Barat.
H Ramli warga lain juga menyinggung soal lapak yang di Lapangan Pahlawan yang hematnya dama dengan keluhan warga sebelumnya.
Ketua RT 09 Husni Abdullah, mengusulkan bantuan sosial bagi para janda dan wanita untuk wira usaha. Kemudian bantuan pertanian dan bronjongnisasi bantaran sungai sekitar jembatan Rabadompu.
Nasaruddin Ketua RT 06, mengusulkan pembanguan Musholla dan pembangunan sarana olahraga. Usulan lain disampaikannya terkait jabatan ketua RT dan RW yang hanya 3 tahun, tidak sama dengan daerah lain yang jabatannya 5 tahun nasional.
Tokoh pemuda Arif Ruslin, meminta keberpihakan pada petani dengan menaspal jalan diwilayah pegunungan. Penerangan jalan Nggaro Bae.
Sarina, kaum perempuan lain yang menyampaikan aspirasi, dilestarikan kembali budaya kerja menggunakan kain tenun Bima. Pengucuran dana hibah yang direncanakan pemerintah secara merata dan tepat sasaran serta ciptakan lapangan kerja bagi para pemuda pengangguran.
Dari sekian banyak aspirasi masyarakat, anggota Dapil 1 diwakili Edi Ihwansyah, memastikan jalan sepanjang bantaran sungai pada tahun ini. Kemudian masalah lapangan ada Rp 2 Miliar lebih untuk penataan Lapangan Pahlawan Raba pada tahun ini pula.
Percepatan pembanguan inrastruktur di Kota Bima, jelas Edi, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 3 Miliar lebih untuk sharing program Kotaku.
Poin lain disampaikan Edi yang juga anggota Dewan asal Rabadompu, aspirasi dan usulan masyarakat, akan diperhatikan baik dalam pokir dan pembahasan lebih tinggi lain.
Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri menambahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) setiap tahunnya berkisar di angka dari Rp 800 Miliar. Sehingga diyakininya seluruh janji politik Lutfi-Feri yang pada prinsipnya telah tetuang dalam RPJMD Kota Bima, ter-realisasi, hingga lima tahun perjalanan pemerintahan ini. .
Coba bayangkan, kata Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini, dari 10 Kota dan kabupaten yang ada di NTB, hanya Kota Bima saja yang tidak memiliki Masjid di kantor Kepala Daerahnya. Dasar itulah kepemimpinan Lutfi-Feri merealisasikan satu masjid megah di pelataran kantor Pemkot Bima tersebut. Untuk pembangunan Masjid Nur Latif itu, sebutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 4 Miliar. “ini semua komitmen pemerintah dalam membangun Kota Bima tercinta,”ujarnya.
Belum lagi urainya, alokasi anggaran besar yang menunjukan keberpihakan pada masyarakat, dinataranya, Rp 7,5 Miliar untuk para wira usaha. Lalu Rp 35 Miliar untuk alokasi BPJS warga tidak mampu. Rp 1 Miliar dana kelurahan untuk 41 kelurahan yang teralokasi tahun 2020 sehingga berjumlah 41 Milir untuk seluruh kelurahan se-Kota Bima. ditambah lagi peningkatan intensif RT-RW sampai diangka 350 ribu. Rp 7,5 M untuk eks K2 yang masing-masing dibagikan 500 ribu.
Ditambahkannya, soal Handphon android belum direalisasikan, karena menyesuaikan dengan program Smart city yang telah disiapkan anggaran sedikitnya Rp 10 Miliar. Sebabnya program itu akan mengkoneksi berbagai informasi lapangan diseluruh wilayah Kota Bima. didalamnya ada pula sistem ITE yang kesemuanya terkoneksi dengan perangkat yang ada di Walikota Bima. “Nanti Handphon ketua RT-RW akan dikoneksikan dalam program smart city tersebut,”jawabnya.(RED)
10 wakil rakyat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syamsuri dan 9 rekan anggota dewan lain mulai dari Syahbuddin, M Irfan, H Ridwan Mustakim, Edi Ihwansyah, Dedi Irwan, Muhamad Erwin, Hasnah Madilau, M Amin dan Abdul Haris, Kamis (20/2) hadir dilokasi reses dengan penuh keseriusan dan memaknai setiap asa dan harapan kknstituennya
Mengawali kegiatan reses, Lurah Rabadompu Barat, Budi Fahdiansyah, mengapresiasi kunjungan 10 wakil rakyat di Dapil 1 yang berkenan menyerap aspirasi dari berbagai kebutuhan dan tuntutan pembangunan di kelurahan setempat.
Disampaikan Lurah, Rabadompu Barat baru saja menyelesaikan agenda yang tidak beda dengan reses yakni Musrenbang. Tentu pijakannya anggaran Rp 1 Miliar dana kelurahan. Besaran anggaran dana kelurahan itu, sebutnya 60 persen rencana alokasi infrastruktur fisik, sisanya rencana teralokasi untuk pemberdayaan masyarakat.
Satu permasalahan klasik yang dihadapi Rabadompu Barat, ujar Lurah, soal armada sampah yang tidak mampu mengatasi volume sampah yang semakin hari semakin bertambah.
Sejumlah usulan yang disampaikan warga saat reses diantaranya disampaikan, M Amin Ketua RW 02, mengusulkan penuntasan pengaspalan jalan sepanjang bantaran sungai. Diketahuinya akan dituntaskan tahun ini.
Usulan lain disampaikan M Amin, terkait perbaikan pagar dan tembok Pekuburan Umum Rabadompu. Perbaikan dan pengaspalan beberapa ruas jalan baik di jalan Jeruk dan jalan Bidara
Warga lain, Riski Amelia meminta perhatian lapak-lapak yang ada di Lapangan Pahlawan Raba. Kesmrawutan lapak yang ditengarai dijadikan temlat hunian yang berimbas pad sisi kesehatan.
Sunarti mewakili kaum perempuan lainnya, perbaikan jalan lingkungan di wilayah RT 01. Masalah bantuan dari pemerintah minim di lingkungan RT-nya. Termasuk soal pemarkiran di Rumah Sakit dr Agung yang menghalangi lalulintas.
Ketua LPM Rabadompu Barat, Yan Ustari Udayana, mengusulkan pengaspalan disejumlah gang di wilayah Rabadompu Barat. Hal lain yang disampakkannya terkait infastruktur yang ada di Rabadompu Barat.
H Ramli warga lain juga menyinggung soal lapak yang di Lapangan Pahlawan yang hematnya dama dengan keluhan warga sebelumnya.
Ketua RT 09 Husni Abdullah, mengusulkan bantuan sosial bagi para janda dan wanita untuk wira usaha. Kemudian bantuan pertanian dan bronjongnisasi bantaran sungai sekitar jembatan Rabadompu.
Nasaruddin Ketua RT 06, mengusulkan pembanguan Musholla dan pembangunan sarana olahraga. Usulan lain disampaikannya terkait jabatan ketua RT dan RW yang hanya 3 tahun, tidak sama dengan daerah lain yang jabatannya 5 tahun nasional.
Tokoh pemuda Arif Ruslin, meminta keberpihakan pada petani dengan menaspal jalan diwilayah pegunungan. Penerangan jalan Nggaro Bae.
Sarina, kaum perempuan lain yang menyampaikan aspirasi, dilestarikan kembali budaya kerja menggunakan kain tenun Bima. Pengucuran dana hibah yang direncanakan pemerintah secara merata dan tepat sasaran serta ciptakan lapangan kerja bagi para pemuda pengangguran.
Dari sekian banyak aspirasi masyarakat, anggota Dapil 1 diwakili Edi Ihwansyah, memastikan jalan sepanjang bantaran sungai pada tahun ini. Kemudian masalah lapangan ada Rp 2 Miliar lebih untuk penataan Lapangan Pahlawan Raba pada tahun ini pula.
Percepatan pembanguan inrastruktur di Kota Bima, jelas Edi, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 3 Miliar lebih untuk sharing program Kotaku.
Poin lain disampaikan Edi yang juga anggota Dewan asal Rabadompu, aspirasi dan usulan masyarakat, akan diperhatikan baik dalam pokir dan pembahasan lebih tinggi lain.
Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri menambahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) setiap tahunnya berkisar di angka dari Rp 800 Miliar. Sehingga diyakininya seluruh janji politik Lutfi-Feri yang pada prinsipnya telah tetuang dalam RPJMD Kota Bima, ter-realisasi, hingga lima tahun perjalanan pemerintahan ini. .
Coba bayangkan, kata Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini, dari 10 Kota dan kabupaten yang ada di NTB, hanya Kota Bima saja yang tidak memiliki Masjid di kantor Kepala Daerahnya. Dasar itulah kepemimpinan Lutfi-Feri merealisasikan satu masjid megah di pelataran kantor Pemkot Bima tersebut. Untuk pembangunan Masjid Nur Latif itu, sebutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 4 Miliar. “ini semua komitmen pemerintah dalam membangun Kota Bima tercinta,”ujarnya.
Belum lagi urainya, alokasi anggaran besar yang menunjukan keberpihakan pada masyarakat, dinataranya, Rp 7,5 Miliar untuk para wira usaha. Lalu Rp 35 Miliar untuk alokasi BPJS warga tidak mampu. Rp 1 Miliar dana kelurahan untuk 41 kelurahan yang teralokasi tahun 2020 sehingga berjumlah 41 Milir untuk seluruh kelurahan se-Kota Bima. ditambah lagi peningkatan intensif RT-RW sampai diangka 350 ribu. Rp 7,5 M untuk eks K2 yang masing-masing dibagikan 500 ribu.
Ditambahkannya, soal Handphon android belum direalisasikan, karena menyesuaikan dengan program Smart city yang telah disiapkan anggaran sedikitnya Rp 10 Miliar. Sebabnya program itu akan mengkoneksi berbagai informasi lapangan diseluruh wilayah Kota Bima. didalamnya ada pula sistem ITE yang kesemuanya terkoneksi dengan perangkat yang ada di Walikota Bima. “Nanti Handphon ketua RT-RW akan dikoneksikan dalam program smart city tersebut,”jawabnya.(RED)
COMMENTS