Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri diminta agar bersikap transparan dalam kaitan penggunaan anggaran covid-19 senilai Rp.50 Milyar ters...
Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri diminta agar bersikap transparan dalam kaitan penggunaan anggaran covid-19 senilai Rp.50 Milyar tersebut, terutama penggunaan dana tak terduga sebanyak Rp.400Juta,selain dana Rp.50Milyar. Sikap terbuka tersebut sangat dibutuhkan oleh wakil rakyat juga seluruh masyarakat Kabupaten Bima, mengingat tahun ini merupakan tahun politik, yang tentunya tidak jauh dari sarat kepentingan politik.”Demikian disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos saat menggelar konfrensi pers beberapa hari lalu di Kantor Redaksi Koran Stabilitas.
BIMA, KS.- Tak henti-hentinya para wakil rakyat Kabupaten bima mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten bima selama Hj. Indah Damayanti Putri dan Drs.H.Dahlan memimpin daerah ini hampir lima tahun berjalan. Pasalnya, APBD tiap tahun sebanyak Rp.1,8-1,9 Triliun nyaris tak terlihat bukti nyata pembangunan disegala bidang. Justru APBD lebih banyak belanja aparatur pemerintah juga honor pegawai di hampir semua dinas, terutama di lingkup Setretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima. Atas kondisi birokrasi yang sangat buruk tersebut, Duta PAN ini meminta bupati agar tidak bermain kucing-kucingan soal penggunaan dana covid19, terutama dana tak terduga Rp.400Juta yang digunakan sebelumnya.
“Apa saja yang dibelanja dana tak terduga Rp.400Juta tersebut. Bila digunakan untuk pembelian masker, berapa jumlah masker yang dibeli, dan berapa harga satuannya, begitu juga bila digunakan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD),” pintanya.
Rafidin tidak mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah Daerah dalam kaitan tersebut, tapi sangat dibutuhkan kejujuran, karena dengan moment sepertinya, bisa saja dimanfaatkan untuk berbuat tidak baik, termasuk melakukan kejahatan dengan membuat laporan pertannggungjawaban secara fiktif uang sebanyak Rp.50Milyar lebih tersebut.
“Kita (Dewan,red) butuh kejujuran bupati, wakil bupati, sekda dan seluruh pihak terkait yang terlibat menggunakan anggaran covid19 tersebut. Kalau ada yang macam-macam dengan anggaran tersebut, saya minta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan cepat dan tegas. Yaitu, memproses pelaku penyalahgunaan anggaran dan menjebloskan dalam penjara,” pintanya.
Senada juga disampaikan oleh duta PKS, Akhar. Wakil rakyat utusan Dapil V (Sape dan Lambu) ini meminta pemerintah agar tidak melakukan kejahatan pengelolaan anggaran covid19 puluhan milyar tersebut. Sebab, dana tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat yang bersifat darurat.”Nah, kalau bupati, wakil bupati, sekda dan lainnya melakukan kejahatan, maka mereka layak untuk dimasukan dalam penjara,” tegasnya.
Karenanya, diharapkan seluruh warga Kabupaten Bima untuk bersama-sama mengawal penggunaan dana covid19 yang begitu banyak tersebut.”Kalau ada bukti dilapangan terjadinya penyalahgunaan anggaran, maka segera laporan ke pihak penegak hokum untuk diproses,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Mustakim utusan partai Nasdem menegaskan, dana Rp.50Milyar itu terlalu banyak digelontorkan oleh pemerintah Daerah, sebab ada dana lain yang digunakan sebelumnya oleh pemerintah daerah yaitu sebanyak Rp.2,5Milyar. Saya melihat pemerintah dibawah kendali Hj. Indah Damayanti Putri ini terkesan terburu-buru menyebut anggaran ke public Rp.50-70Milyar.
“Masalahnya, penanganan pencegahan vovid19 oleh pemerintah daerah akhir-akhir ini terkesan aparatis, dan diduga kuat hendak dijadikan ajang bisnis politik oleh petahana,”duganya.
”Lantas uang begitu banyak itu mau digunakan untuk apa oleh pemerintah. Jangan-jangan mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh petahana. Apalagi, bupati telah menyampaikan pada public akan ada pembagian sembako 100 paket perdesa oleh bupati dari dana covid19 tersebut,” tambahnya.
Bila benar demikian, diminta kepada bupati agar tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian sembako. “Tidak boleh bupati menggunakan dana covid19 untuk pembelian sembako, sebab pemerintah pusat dan propinsi sudah mengaggarkan untuk semua itu bagi seluruh rakyat indonesia ini, baik berupa PKH, BLT dan lainnya, sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dan propinsi. Jadi bupati, jangan menumpang kegiatan tersebut, sehingga merugikan daerah dan rakyat,” tegasnya lagi.(KS-And01)
 |
| Rafidin S,Sos |
BIMA, KS.- Tak henti-hentinya para wakil rakyat Kabupaten bima mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten bima selama Hj. Indah Damayanti Putri dan Drs.H.Dahlan memimpin daerah ini hampir lima tahun berjalan. Pasalnya, APBD tiap tahun sebanyak Rp.1,8-1,9 Triliun nyaris tak terlihat bukti nyata pembangunan disegala bidang. Justru APBD lebih banyak belanja aparatur pemerintah juga honor pegawai di hampir semua dinas, terutama di lingkup Setretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima. Atas kondisi birokrasi yang sangat buruk tersebut, Duta PAN ini meminta bupati agar tidak bermain kucing-kucingan soal penggunaan dana covid19, terutama dana tak terduga Rp.400Juta yang digunakan sebelumnya.
“Apa saja yang dibelanja dana tak terduga Rp.400Juta tersebut. Bila digunakan untuk pembelian masker, berapa jumlah masker yang dibeli, dan berapa harga satuannya, begitu juga bila digunakan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD),” pintanya.
Rafidin tidak mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah Daerah dalam kaitan tersebut, tapi sangat dibutuhkan kejujuran, karena dengan moment sepertinya, bisa saja dimanfaatkan untuk berbuat tidak baik, termasuk melakukan kejahatan dengan membuat laporan pertannggungjawaban secara fiktif uang sebanyak Rp.50Milyar lebih tersebut.
“Kita (Dewan,red) butuh kejujuran bupati, wakil bupati, sekda dan seluruh pihak terkait yang terlibat menggunakan anggaran covid19 tersebut. Kalau ada yang macam-macam dengan anggaran tersebut, saya minta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan cepat dan tegas. Yaitu, memproses pelaku penyalahgunaan anggaran dan menjebloskan dalam penjara,” pintanya.
 |
| Duta PKS, Akhar |
Senada juga disampaikan oleh duta PKS, Akhar. Wakil rakyat utusan Dapil V (Sape dan Lambu) ini meminta pemerintah agar tidak melakukan kejahatan pengelolaan anggaran covid19 puluhan milyar tersebut. Sebab, dana tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat yang bersifat darurat.”Nah, kalau bupati, wakil bupati, sekda dan lainnya melakukan kejahatan, maka mereka layak untuk dimasukan dalam penjara,” tegasnya.
Karenanya, diharapkan seluruh warga Kabupaten Bima untuk bersama-sama mengawal penggunaan dana covid19 yang begitu banyak tersebut.”Kalau ada bukti dilapangan terjadinya penyalahgunaan anggaran, maka segera laporan ke pihak penegak hokum untuk diproses,” imbuhnya.
 |
| Mustakim |
Di tempat terpisah, Mustakim utusan partai Nasdem menegaskan, dana Rp.50Milyar itu terlalu banyak digelontorkan oleh pemerintah Daerah, sebab ada dana lain yang digunakan sebelumnya oleh pemerintah daerah yaitu sebanyak Rp.2,5Milyar. Saya melihat pemerintah dibawah kendali Hj. Indah Damayanti Putri ini terkesan terburu-buru menyebut anggaran ke public Rp.50-70Milyar.
“Masalahnya, penanganan pencegahan vovid19 oleh pemerintah daerah akhir-akhir ini terkesan aparatis, dan diduga kuat hendak dijadikan ajang bisnis politik oleh petahana,”duganya.
”Lantas uang begitu banyak itu mau digunakan untuk apa oleh pemerintah. Jangan-jangan mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh petahana. Apalagi, bupati telah menyampaikan pada public akan ada pembagian sembako 100 paket perdesa oleh bupati dari dana covid19 tersebut,” tambahnya.
Bila benar demikian, diminta kepada bupati agar tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian sembako. “Tidak boleh bupati menggunakan dana covid19 untuk pembelian sembako, sebab pemerintah pusat dan propinsi sudah mengaggarkan untuk semua itu bagi seluruh rakyat indonesia ini, baik berupa PKH, BLT dan lainnya, sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dan propinsi. Jadi bupati, jangan menumpang kegiatan tersebut, sehingga merugikan daerah dan rakyat,” tegasnya lagi.(KS-And01)
COMMENTS