Kota Bima,KS.- Satu persatu sengkarut pendataan dan pembagian bantuan imbas pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Bima bermunculan. Sebelumn...
Kota Bima,KS.-Satu persatu sengkarut pendataan dan pembagian bantuan imbas pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Bima bermunculan.
Sebelumnya sejumlah warga di beberapa kelurahan protes bahkan samai menyegel kantor lurah, akibat tidak puas atas data penerima manfaat yang dituding tidak adil dan sarat nepotisme.
Informasi terbaru, ratusan warga di ujung timur Kota Bima, tepatnya di wilayah Kelurahan Lanpe Kecamatan Rasanae Timur, Jum'at (22/5) pagi, menggedor kantor lurah setempat.
Kehadiran ratusan warga itu, terpantau wartawan, meminta sekaligus menuntut transparasi pemerintah Kelurahan Lampe, atas data dan para penerima manfaat yang tidak merata dan cendetung tidak adil.
Ratusan warga yang memerotes tidam adil dan tidak meratanya bantuan imbas pandemi corona, diterima Lurah Lampe, A Karim dan Babhinkantibmas serta Babinsa setempat di Aula kantor kelurahan.
Kegaduhan dan debat mengenai siapa saja dan mengapa tidak meratanya bantuan di terima warga begitu mengemuka. Hingga Lurah tanpak kesulitan menjawab dan mengklarifikasi apa yang menjadi pertanyaan dan tuntutan warga.
Sementara di satu sisi warga keukeh menuding pemerintah kelurahan tidak transparan dan tidak adil dalam menentukan siapa saja penerima bantuan covid tersebur.
M Ali satu dari sekian warga Lampe yang mengusung protes pada wartawan menjelaskan, hadir warga di kantor kelurahan lebih karena merasa tidak diperlakukan adil oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan.
Tidak itu saja kata tokoh masyarakat Lampe yang dikenal vokal ini, aksi protes sejumlah warga sebutnya, guma mengklarifikasi jenis dan besaran bantuan covid yang dinilai pihaknya tidak merata dan tidak adil. "Masa ada warga penerima manfaat bantuan covid, punya mobil fan betlimpah harta ,"sentilnya.
Kata Ali, jika data yang digunakan untuk pembagian bantuan merujuk hasil pendataan pada tahun 2015, tentu tidak aka ada muka baru atau penerima manfaat yang baru menikah dan penerima manfat dari klaster orang berada. "Koq yang nikah 1 tahun bisa dapatkan bantuan,"dincontohkannya.
Pihak pemerintah kelurahan mestinya kata M Ali, tidak boleh menjawab sesederhana itu dengan mengaku tidak tahu menahu karena yang mendata dan menutuskan siapa saja penerima manfaat bantuan bersumber dan menjadi kewenangan Dinas Sosial.
Mestinya Pemerintah Kelurahan memferivikasi sejak awal saat bantuan belum di terima warga. Agar katanya, tidak terjadi tidak meratanya bantuan yang diterima warga.
Sementara itu Lurah Lampe, A Karim, dihadapan ratusan warga, menjelaskan, sebelumnya pihak kelurahan telah bersurat ke masing-masing Ketua RT untuk mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) sebagai bahan dan syarat untuk ferivikasi data penerima bantuan, baik itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) kucuran Pemerintah Pusat, Bantuan JPS NTB Gemilang dari Pemerintah Provinsi atau mendapatkan bantuan dari Bima Setara yang berrsumber dari Pemerintah Kota Bima.
Lalu sambung Lurah, pihaknya juga telah mengusulkan ke Pemkot Bima melalui Dinas Sosil, 135 data warga calob penerima bantuan. Nah oleh Dinas Sosial menyetuji 75 warga yang memperoleh bantuan.
Mestinya warga harap Lurah, memahami bahwa tidak bisa semua warga memperoleh bantuan jenis BLT. Kan tidak mungkin cukup. Tentu katanya bida diakomodir lewat JPS Gemilang dan Bima Setara."Semua data itu kewenangan Dinas Sosial bukan kewenangan dari Kelurahan,"tepisnya.
Sementara itu, Ketua LPM Iksan, berjanji sore nanti bersama Ketua RT dan RW, jalan keliling kampung, guna memastikan untuk mengecek langsung siapa yang belum dapat.
Ini penting katanya agar semua persoalan dan tuntutan warga dan harapan transparansi data penerima bantuan tergambar dengan jelas.
Setelah puas aksi dan menyampaikan berbagai keluhan, warga dari berbagai RT di wilayah Kelurahan Lampe itu, satu persatu membubarkan diri dan menanti kerja transparan pemerintah. (RED)
Sebelumnya sejumlah warga di beberapa kelurahan protes bahkan samai menyegel kantor lurah, akibat tidak puas atas data penerima manfaat yang dituding tidak adil dan sarat nepotisme.
Informasi terbaru, ratusan warga di ujung timur Kota Bima, tepatnya di wilayah Kelurahan Lanpe Kecamatan Rasanae Timur, Jum'at (22/5) pagi, menggedor kantor lurah setempat.
Kehadiran ratusan warga itu, terpantau wartawan, meminta sekaligus menuntut transparasi pemerintah Kelurahan Lampe, atas data dan para penerima manfaat yang tidak merata dan cendetung tidak adil.
Ratusan warga yang memerotes tidam adil dan tidak meratanya bantuan imbas pandemi corona, diterima Lurah Lampe, A Karim dan Babhinkantibmas serta Babinsa setempat di Aula kantor kelurahan.
Kegaduhan dan debat mengenai siapa saja dan mengapa tidak meratanya bantuan di terima warga begitu mengemuka. Hingga Lurah tanpak kesulitan menjawab dan mengklarifikasi apa yang menjadi pertanyaan dan tuntutan warga.
Sementara di satu sisi warga keukeh menuding pemerintah kelurahan tidak transparan dan tidak adil dalam menentukan siapa saja penerima bantuan covid tersebur.
M Ali satu dari sekian warga Lampe yang mengusung protes pada wartawan menjelaskan, hadir warga di kantor kelurahan lebih karena merasa tidak diperlakukan adil oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan.
Tidak itu saja kata tokoh masyarakat Lampe yang dikenal vokal ini, aksi protes sejumlah warga sebutnya, guma mengklarifikasi jenis dan besaran bantuan covid yang dinilai pihaknya tidak merata dan tidak adil. "Masa ada warga penerima manfaat bantuan covid, punya mobil fan betlimpah harta ,"sentilnya.
Kata Ali, jika data yang digunakan untuk pembagian bantuan merujuk hasil pendataan pada tahun 2015, tentu tidak aka ada muka baru atau penerima manfaat yang baru menikah dan penerima manfat dari klaster orang berada. "Koq yang nikah 1 tahun bisa dapatkan bantuan,"dincontohkannya.
Pihak pemerintah kelurahan mestinya kata M Ali, tidak boleh menjawab sesederhana itu dengan mengaku tidak tahu menahu karena yang mendata dan menutuskan siapa saja penerima manfaat bantuan bersumber dan menjadi kewenangan Dinas Sosial.
Mestinya Pemerintah Kelurahan memferivikasi sejak awal saat bantuan belum di terima warga. Agar katanya, tidak terjadi tidak meratanya bantuan yang diterima warga.
Sementara itu Lurah Lampe, A Karim, dihadapan ratusan warga, menjelaskan, sebelumnya pihak kelurahan telah bersurat ke masing-masing Ketua RT untuk mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) sebagai bahan dan syarat untuk ferivikasi data penerima bantuan, baik itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) kucuran Pemerintah Pusat, Bantuan JPS NTB Gemilang dari Pemerintah Provinsi atau mendapatkan bantuan dari Bima Setara yang berrsumber dari Pemerintah Kota Bima.
Lalu sambung Lurah, pihaknya juga telah mengusulkan ke Pemkot Bima melalui Dinas Sosil, 135 data warga calob penerima bantuan. Nah oleh Dinas Sosial menyetuji 75 warga yang memperoleh bantuan.
Mestinya warga harap Lurah, memahami bahwa tidak bisa semua warga memperoleh bantuan jenis BLT. Kan tidak mungkin cukup. Tentu katanya bida diakomodir lewat JPS Gemilang dan Bima Setara."Semua data itu kewenangan Dinas Sosial bukan kewenangan dari Kelurahan,"tepisnya.
Sementara itu, Ketua LPM Iksan, berjanji sore nanti bersama Ketua RT dan RW, jalan keliling kampung, guna memastikan untuk mengecek langsung siapa yang belum dapat.
Ini penting katanya agar semua persoalan dan tuntutan warga dan harapan transparansi data penerima bantuan tergambar dengan jelas.
Setelah puas aksi dan menyampaikan berbagai keluhan, warga dari berbagai RT di wilayah Kelurahan Lampe itu, satu persatu membubarkan diri dan menanti kerja transparan pemerintah. (RED)
COMMENTS