Bima,KS.- Nestapa yang dialami ratusan warga Oi Katupa Tambora, entah kapan akan berakhir. Berkali-kali mengadu dan melapor, pun belum kunju...
Bima,KS.-Nestapa yang dialami ratusan warga Oi Katupa Tambora, entah kapan akan berakhir. Berkali-kali mengadu dan melapor, pun belum kunjung ada solusi dan titik terang menuju kebahagian abadi, hidup di tanah Tambora penuh misteri.
Sengsara itu, berawal dari kehadiran PT Sanggar Agro Persada, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pengolahan dan budidaya Minyak Kayu Putih. Cita dan cinta menjadikan tebaran kawah candra dimuka lereng-lereng gunung Tambora sebagai, urat nadi kehidupan hingga masa tua dan segenap generasi penerusnya, ternyata jauh panggang dialami warga di desa pemekaran dari Kawinda Toi ini.
Bukan saja intimidasi dan pengancaman untuk segera mengosongkan lahan yang menjadi sinar kehidupan sehari-hari ratusan Kepala Keluarga (KK) yang mendiami Oi Katupa, lebih dari itu, kepedulian pemerintah setempat, dibawah kepeimpinan Bupati Bima Indah Damayanti Puteri, dirasakan getir warga yang asalnya dari Wera, Donggo dan Kore ini.
Hj Farida, satu dari sekian warga Oi Katupa, bercerita banyak soal sengkarut yang tengah mereka alami sekarang. Alhasil katanya, awal Tahun 2020 membawa persoalan tersebut ke DPR RI, bahkan telah mengadu pada orang tertinggi di Republik ini, yakni Presiden RI. Sebab pandemi Covid-19 lah, Dewan Presiden belum bisa turun untuk menindaklanjuti pengaduan warga.
Secara tegas Farida mendesak, PT Sanggar Agro segera hengkang dari tanah Tambora wabil khusus untuk tidak lagi menggerogoti jengkal demi jengkal tanah keramat Tambora di Desa Oi Katupa.
"Makanya saat menyampaikan laporan ke Presiden, kami meminta kepada Presiden mengevaluasi keberadaan perusahaan tersebut agar PT Sanggar Agro segera angkat kaki dari Tanah Tambora,"tuturnya pada sejumlah wartawan di Desa Oi Katupa, Sabtu (14/6) kemarin.
Apa bentuk intimidasi dan ancaman perusahan itu pada warga Oi Katupa ?, Farida secara gamblang menutur, pegawai perusahaan meminta agar warga keluar dari lahan. Bahkan saat sejumlah lahan warga saat ini telah di pagar dengan kawat duri. "Setahun warga Desa Oi Katupa 3 kali bercocok tanam. Benar-benar menggantungkan hidup dari lahan itu. Kalau digusur, kemana warga ini akan mencari makan,"keluhnya.
Ada sekitar 480 KK yang memiliki lahan di kawasan Oi Katupa. Akibat dari intimidasi dan ancaman pihak perusahaan, sebutnya, beberapa dari KK tersebut, telah balik ke daerah asal. Mereka kata Faridfa, tidak tahan dan putus asa, karena merasa kapanpun saatnya, pasti digusur dan tidak akan ada yang bisa melindungi termasuk pemerintah.
Senada dengan Farida, warga lain, Mansur mengeluhkan perihal yang sama pula. Katanya, saat ini seluruh warga Oi Katupa yang menggantubngkan hidup dari bertani di lahan yang akan dikuasai perusahaan, berharap pada para kuli tinta yang sengaja diundang, untuk ikut menyuarakan isi hati terdalam yang penuh keprihtainan dan keputus-asa-an tersebut. Tentu agar semua orang dan dunia ini, tahu, apakah warga Oi katupa tidak punya hak hidup tenang di ngeeri sendiri atau kenapa selalu di usir.
Tentu ada asa yang terbersit, kata Mansur, lewat berita sejumlah media yang diundang, masyarakat hingga Presiden RI dan Wakil Rakyat yang duduk di Senayan, mendengar tangisan warga Oi Katupa di lereng gunung Tambora yang penuh sejarah ini. pasalnya kata Mansur, mengadu ke Bupati Bima, sudah tidak ada harapan.
Sejak berdirinya PT Sanggar Agro, sambung Mansur, sama sekali tidak ada infrastruktur yang terbangun di Desa Oi Katupa. Parahnya lagi keluhnya, sumber air diatas Gunung Tambora, nyaris tidak sampai di wilayah pemukiman penduduk, semua sudah dikuasai oleh PT Sanggar Agro. “DAM yang dibangun saja itu dikuasai oleh perusahaan tersebut,”katanya.
Malah parahnya lagi, sebut warga yang begitu tegas dan dingin ini, lahan miliknya sudah di pagar duri oleh PT Sanggar Agro. Sisanya hanya diberikan sekitar 20 meter yang berada di pinggir jalan.“Hasil tanam kami masih ada di dalam lahan itu, tapi lahan kami sudah dipagar. Kami diusir dari tanah kami sendiri,”sebutnya.
Diujumng keluh kesahnya, Mansyur yang merasakan pahit getir berbagai masalah dengan Peruahaan itu, berharap, agar kabar yang disampaikan ini bisa didengarkan oleh semua pihak termasuk DPR dan Presiden. Agar lahan yang mereka kelola sejak tahun 1985 dan memiliki SPPT tersebut bisa dimanfaatkan untuk hidup yang lebih baik.(RED)
COMMENTS