Duta Nasdem Duga Banyak PAD yang Bocor Tiap Tahun

Photo: Mustakim Anggota DPRD Kabupaten Bima, Mustakim mempertanyakan sedikitnya setoran Pendapat Asli Daerah (PAD) tiap tahun yang dipertang...

Photo: Mustakim

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Mustakim mempertanyakan sedikitnya setoran Pendapat Asli Daerah (PAD) tiap tahun yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bima ke lembaga legislative, padahal estimasi PAD bisa mencapai angka Rp.150Milyar lebih, namun realisasinya tak segnifikan, bahkan di Tahun Anggaran 2021 banyak dinas yang tidak capai angka 50 persen pencapaian PAD, terutama dinas-dinas tekhnis yang banyak mengelola anggaran, baik bersumber dari DAK, Dana Perbantuan juga APBD.

BIMA, KS.- Turunnya pendapatan Daerah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, selain tidak disiplinnya pejabat dan pegawai dalam bekerja, juga tak taransparansinya dalam hal penagihan PAD oleh petugas tagihan di lapangan. Padahal kata duta Nasdem itu, sumber pendapatan sah PAD Kabupaten Bima itu banyak, mulai dari retribusi dibidang pariwisata, perhubungan, ekonomi, pertanahan berupa lelang tanah asset eks desa, lumbung beni padi di pertanian, sarang burung wallet di Parado dan Sape, bunga  penyertaan modal di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah, juga sumber pendapatan sah lainnya, yang dianggap tidak ditagih dan disetor secara jujur oleh oknum tertentu.

“Saya melihat kinerja bagian penagihan PAD di setiap OPD tidak terbuka dan transparan, sehingga tak heran tiap tahun terjadi kebocoran PAD yang nilainya bisa belasan milyar,” duganya.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima itu meminta Bupati Bima,  HJ. Indah Damayanti Putri, Wakil Bupati Bima, H.Dahlan, Sekda dan seluruh jajaran pejabat dan pegawai pemerintah daerah agar benar-benar serius dan jujur dalam hal penyetoran PAD. Sebab, sumber PAD kabupaten Bima itu banyak, namun yang disetor di kas daerah tidak sesuai dengan harapan.

“Bila ada kendala saat penagihan, sampaikan secara terbuka pada public agar bisa tahun kondisi lapangan sasaran tagihan PAD. Nah, sampai sekarang pemerintah daerah tidak pernah terbuka mengungkap sumber masalah tak utuhnya setoran PAD tiap tahun itu oleh OPD yang ada,” kesalnya.

Kembali Mustakim tegaskan, agar Bupati Bima tidak ninabobokan para pejabatnya, tapi benar-benar ditekankan agar serius menagih dan menyetor PAD sesuai target masing-masing.”Saya berharap di Tahun 2022 ini pencapaian PAD di semua OPD terpenuhi 100 persen, dan tidak ada lagi OPD yang setor PAD hanya 20-30 persen keatas,”harapnya.(KS-Tim)