Tim korsul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk wilayah V, dibawa kendali Dian Patria dalam beberapa hari terakhir ini melakukan rapa...
Tim korsul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk wilayah V, dibawa kendali Dian Patria dalam beberapa hari terakhir ini melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten dan Kota Bima juga sejumlah pejabat teras di dua lingkup pemerintah daerah setempat.
Apa tujuan kehadiran para pejabat bersama personil lembaga anti korupsi tersebut ?
BIMA,KS.- Rombongan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin kemarin mendatangi Pemerintah Kota Bima untuk melakukan rapat koordinasi, selasanya dengan bupati Bima dan semua pejabat terasnya, termasuk dengan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota bima.
Mereka dipimpin Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria yang disertai pula tim Korsup KPK dan Pemprov NTB.
Sepertinya, tim KPK benar-benar memanfaatkan kesempatan selama berada di wilayah Kabupaten dan Kota Bima, dengan melakukan penelusuran sejumlah kasus pelanggaran hukum dugaan tindak pidana korupsi, termasuk cek fisik pembangunan masjid Agung Bima yang saat ini menjadi isu hangat di KPK, pasca KPK berkali kali didemonstrasi oleh sejumlah aktivitas mahasiswa yang anti korupsi di jakarta.
Penelusuran juga dilakukan dengan berdiskusi langsung bersama sejumlah warga masyarakat, seperti saat berada di SMA Muhammadyah Tolobali Bima yang menunggak pajak Rp.139juta, Telkom 69 juta, hotel permata, yuank kafe dan lainya.
"Saya minta agar wajib pajak segera membayar tunggakan pajaknya Sebab untuk membangun daerah ini harus ada kontribusi pajak dari warga masyarakat juga pihak perusahaan, baru kota bima bisa maju dan berkembang sesuai harapan bersama,"kata Dian Patria.
Kembali pertemuan tim KPK dengan semua pimpinan dan anggota banggar DPRD Kabupaten Bima juga jajaran tim banggar eksekutif di ruang sidang utama DPRD kabupaten Rabu (11/9) pagi pukul 09.00 WITA hingga pukul 13.00 WITA.
Dalam pertemuan tersebut, kembali Dian Patria mengingatkan pada seluruh anggota banggar, bila tidak ingin bernasib seperti anggota DPRD Malang beberapa tahun silam, maka gunakan fungsi dewan sebaik mungkin dan apbd harus dibahas secara rinci bersama eksekutif.
"Kehadiran kami di bima sekarang masih dalam tahap pencegahan.bila tidak berubah dan terus melakukan pelanggaran hukum terkait penggunaan apbd di semua OPD, maka tak ada lagi pencegahan melainkan penindakan,"tegasnya
Tak hanya itu, Dian Patria juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah banyak memiliki data akurat terkait penggunaan apbd kabupaten bima dari tahun ke tahun setiap OPD, mulai dari proyek pembangunan jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa, gaji pegawai melebihi batas aturan 30 persen dari nilai apbd, justru kabupaten bima mencapai angka 44 persen lebih untuk belanja pegawainya.
"Sekali lagi saya sampaikan, kehadiran tim KPK sekarang masih dalam tahap pencegahan, tentunya teman teman anggota dewan khusus banggar, begitu juga tim banggar eksekutif agar mengelola apbd dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada,"pintanya.
Di ujung rapat koordinasi, Wakil Bupati Bima Drs.H.Dahlan menegaskan, bahwa di pemerintah Prabowo nanti adalah pemberantasan korupsi nomor satu dan menjadi agenda utama Prabowo-Gibran.
"Prabowo menegaskan, pelaku korupsi akan dikejar sampah ke lobang semut, itu kata pak Prabowo setiap pidato politiknya," tukasnya menutup rapat koordinasi tersebut. (KS-ML)
COMMENTS