Tahun 2012-2016 Pemerintah Pusat memprogramkan prioritas percetakan sawah baru yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kabup...
Tahun 2012-2016 Pemerintah Pusat memprogramkan prioritas percetakan sawah baru yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Bima mendapat jatah program unggulan Presiden RI Joko Widodo tersebut, yaitu sebanyak 2.780 hektar, termasuk Desa Sampungu Kecamatan Soromandi mendapat jatah seluas ratusan hektar telah digarap menjadi lahan sawah baru.Namun sayangnya, ratusan hektar lahan cetak sawah baru tersebut beralih fungsi menjadi lahan tambak udang oleh pengusaha luar NTB.
Rafidin S,Sos Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bima NTB
BIMA,KS.-Menanggapi alih fungsinya lahan cetak sawah baru yang menghabiskan uang negara ratusan milyar untuk daerah Kabupaten Bima tersebut, membuat anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos angkat bicara.
Pasalnya, sejak ribuan Lahan tak produktif tersebut dilakukan cetak sawah baru oleh pemerintah pusat tahun 2012-2016, sampai sekarang belum ada peranlanjutan pemerintah untuk memanfaatkan lahan yang sudah dicetak tersebut.Misalnya, memberi bantuan bibit pertanian seperti jagung, kedelai, padi, bawang merah dan lainnya, sehingga lahan tersebut bisa dimanfaatkan maksimal oleh petani.
"Justru pemerintah menghabiskan uang banyak hanya untuk cetak sawah baru, tapi tindakan rill melanjutkan program tersebut tidak ada.Parahnya lagi, ratusan bahkan ribuan hektar lahan yang sudah dicetak tersebut sekarang beralih pemanfaatannya. Dimana sebelumnya petani hanya menang jagung dan bawang merah sekarang sudah menjadi lahan tambak udang,milik perusahaan luar daerah NTB.Soalnya, lahan milik warga atau petani tersebut sudah dibeli secara tunai oleh pemodal atau pengusaha tambak dengan harga Rp.80juta sampai Rp.100juta perhektar seperti yang dialami warga desa sampungu Soromandi sekarang,"ungkapnya.
Akibat dari alihfungsi tersebut, tentu berimbas buruk bagi petani kedepan, yaitu kekurangan pangan yang akan berkepanjangan.Sementara pemerintah sekarang mau memprogramkan hilirisasi dengan tujuan agar semua lahan disepanjang pantai yang produktif dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan pangan bagi petani.
"Saya tidak bisa bayangkan nasib petani beberapa tahun akan datang dengan alih fungsinya ribuan hektar lahan produktif hasil cetak sawah baru menjadi lahan tambak yang hanya untuk memperkaya pengusaha atau pemilik tambak, sedangkan rakyat gigit jari,"urainya
Oleh karena, di era presiden pak Prabowo sekarang dapat mengambil sikap dan kebijakan yang tepat sasaran dan menyentuh langsung dengan kepentingan dan kebutuhan petani.
"Program cetak sawah baru itu bagus dan bisa meningkatkan swasembada pangan untuk kedepan bagi rakyat, tapi sangat merugikan negara bila hasil program cetak sawah baru, pemerintah pusat memberikan ijin kelola wilayah pesisir pantai di indonesia ini, khusus wilayah NTB untuk jadikan lahan tambak, padahal lahan produktif untuk pertanian"harapnya. (KS-ML)
COMMENTS