APBD Kabupaten Bima tahun anggaran 2025 di estimasi sekitar Rp.2 triliun lebih.Belanja modal atau belanja untuk kebutuhan dan kepentingan ra...
APBD Kabupaten Bima tahun anggaran 2025 di estimasi sekitar Rp.2 triliun lebih.Belanja modal atau belanja untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat sekitar 20-30 persen, sisanya diperuntukkan untuk belanja pegawai. Tingginya belanja pegawai akibat terjadi penggemukan OPD dan Kepala bagia di lingkup setda Kabupaten Bima,sehingga berimbas tingginya kebutuhan belanja pegawai di tiap dinas atau OPD.
 |
| Ilustrasi |
BIMA,KS.- Seiring dengan adanya instruksi presiden RI H.Prabowo Subianto agar seluruh pegawai dan pejabat, mulai dari pusat hingga daerah agar efisiensi penggunaan anggaran terutama perjalanan dinas, rapat-rapat yang menghabiskan uang banyak dan berbagai kegiatan lain, tentu sudah saatnya di setiap pemerintah daerah melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala bagian yang ada saat ini.
Contoh Pemerintah Kabupaten Bima dengan jumlah dinasnya mencapai 32 dinas agar dilebih menjadi 25-27 dinas.Seperti dinas perpustakaan lebih kembali dengan Dikpora, BPP lebur kembali dengan Dinas Pertanian, PolPP gabung dengan Kesbangpol, Perkim gabung dengan PUPR, pemadam kebakaran gabung dengan BPBD, dan beberapa bidang lainnya yang ada di lingkup Setda kabupaten bima.
"Nah, kalau lima dinas itu saja dilebur kembali, maka berapa banyak apbd yang terselamatkan untuk kebutuhan rakyat.Lagi pula dinas-dinas yang dirampingkan itu bukan dinas yang memberikan kontribusi PAD untuk kemajuan daerah ke depan, justru hanya menghabiskan apbd untuk belanja pegawai dan belanja lainnya,"jelasnya.
Bupati dan wakil bupati Bima sekarang harus mengambil sikap tegas dalam rangka efisiensi anggaran yang ada, sebab pemkab bima selama ini hidup dari dari dana transfer, PAD terus merosot.
"Contoh Pemerintah Propinsi NTB sekarang ada sekitar lima atau enam OPD yang akan digabungkan, tinggal menunggu perda saja sekarang, untuk realisasi penggabungan tersebut,,"ujar ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bima tersebut.
Harus ada langkah maju selangkah yang dilakukan oleh bupati sekarang, jangan karena ada beban nasib pejabat sehingga rakyat menjadi korban kebijakan.
"Intinya, kalau mau serius bangun bima dan ada uangnya,maka salah satu langkah cepat dan tepat adalah merampingkan OPD yang ada sudah terlalu gebuk sekarang,"tegasnya seraya meminta agar badan baru seperti BRIDA kembali digabungkan dengan BAPPEDA. (KS-Muluk)
COMMENTS